[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1fa00d1-8efb-4513-b66a-80bc7aa23f70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan","short_title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-04-12","effective_date","2017-04-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","810d3935-acb8-420c-8060-ce12bbb0a808","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara","short_name","Perka BKN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 5, BN.2017/NO.571, bkn.go.id : 6 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Kebijakan ini mengatur tugas jabatan, jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian tugas jabatan masing-masing jenjang, hasil kerja tugas jabatan sesuai jenjang jabatan, penilaian angka kredit bagi pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama, dan pengangkatan dari jabatan lain, pengangkatan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan dari jabatan fungsional asisten pembimbing kemasyarakatan, sasaran kerja pegawai, target angka kredit minimal pertahun, dan sanksi, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, tim teknis, dan tugas tim penilai, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali, penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan pangkat, uji kompetensi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:\n\n1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memenuhi target Angka Kredit pertahun dikenakan pemotongan tunjangan kinerja yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225424/peraturan-bkn-no-11-tahun-2022","a1d98b46-b4a5-489e-8563-45f5147de4fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE CIVIL SERVICE AGENCY
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR DEVELOPMENT
COMMUNITY GUIDANCE FUNCTIONAL POSITION

REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY
NUMBER: 5 OF 2017
DATE: APRIL 12, 2017

STATE CIVIL SERVICE AGENCY
REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR DEVELOPMENT
COMMUNITY GUIDANCE FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 22 of 2016 concerning the Community Guidance Functional Position and considering the Letter of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH.PP.02.03-62 regarding Implementation Guidelines for the Establishment of the Community Guidance Functional Position and Assistant

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1fa00d1-8efb-4513-b66a-80bc7aa23f70","actionData","errors"]