[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1f7da7a-e509-4550-93fe-fe11a40b1364","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - kabupaten sambas
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/ NO.4, TLD NO.4, LL KAB. SAMBAS: 33 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan ash i daerah melalui retribusi persetujuan bangunan gedung, maka diperlukan penyesuaian terhadap objek retribusi dan perubahan terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa dimaksud \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Sanksi Administratif, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Peninjauan Tarif Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022. \n 19 Halaman Peraturan, 6 Halaman Penjelasan, dan 8 Halaman Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu khusus yang mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sambas. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi PBG dan menyesuaikan objek retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan bangunan yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Besarnya retribusi PBG dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi PBG.
Prinsip penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi.
Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, dan peninjauan tarif retribusi.

","transitional_provisions","1. Bangunan gedung yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izinnya masih tetap berlaku.\n2. Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pemilik bangunan membangun gedung baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedungnya.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Sambas No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan TertentuKhusus yang mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73971/perda-kab-sambas-no-11-tahun-2011","78cfee7e-cb1f-4d1a-a823-7ed9ed99cda7","revoked_by",[],"partially_revokes",[109],{"_100":110,"_102":103,"_36":104},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMBAS
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
BUILDING APPROVAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize local original income through building approval retribution, it is necessary to adjust the object of retribution and change the way of measuring the level of use of the service in question;
that Regional Regulation of Sambas Regency Number 11 of 2011 concerning Certain Licensing as amended several times, most recently by Regional Regulation of Sambas Regency Number 2 of 2018, especially regarding the retribution rates for building permits, is deemed no longer in accordance with developments, so it needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Building

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1f7da7a-e509-4550-93fe-fe11a40b1364","actionData","errors"]