[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1f75905-4a8a-4518-922b-5865e2833e60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang-angkutan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2009/No.7, TLD/No.40
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien, sehingga perlu dijaga keselamatan orang dan angkutan barang pemakai jalan. Dalam rangka keselamatan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan pengendalian kelebihan mutan terhadap angkutan barang. \n dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No.34 tahun 2000; UU No.26 tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; PP No.41 Tahun 1993; PP No.42 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.44 Tahun 1993; PP No.66 Tahun 2001; PP No.34 Tahun 2006; PERDA Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2007. \n dalam PERDA ini diatur tentang maksud dan tujuan, tertib operasional angkutan barang, penyelenggaraan penimbangan, penggolongan mobil barang dan muatan, ketentuan retribusi penurunan muatan lebih, wilayah dan tata cara pemungutan, serta tata cara pembayaran retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2009. \n 13 halaman, Penjelasan 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien, serta menjaga keselamatan orang dan angkutan barang pemakai jalan. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan pengendalian kelebihan muatan terhadap angkutan barang untuk melindungi keselamatan dan mencegah kerusakan jalan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Persyaratan Operasional Angkutan Barang: Angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang laik jalan, menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya, dan beroperasi pada jaringan lintas atau jalan sesuai kelas jalan yang ditentukan.
Penimbangan: Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan, kecuali angkutan barang yang tidak bermuatan atau yang karena sifat muatannya tidak memungkinkan untuk ditimbang.
Pengendalian Kelebihan Muatan: Dilakukan dengan penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya, dan diberikan tanda bukti hasil penimbangan.
Penggolongan Mobil Barang: Ditetapkan berdasarkan berat muatan yang diperbolehkan (Golongan I: sampai 3.500 Kg, Golongan II: 3.500 Kg - 18.000 Kg, Golongan III: lebih dari 18.000 Kg).
Penggunaan Jalan: Jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran kelebihan muatan dikenakan sanksi berupa perintah penurunan muatan dan/atau pemulangan ke daerah asal.\n2. Angkutan barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan diperintahkan untuk uji ulang.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2009
CONCERNING
CONTROL OF OVERLOADING OF GOODS TRANSPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 3 of Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transport, road transportation is organized with the aim of realizing road traffic and transport that is safe, secure, fast, smooth, orderly and regular, as well as comfortable and efficient, so it is necessary to maintain the safety of people and goods transport road users;
that in the context of the safety of people and goods as referred to in letter a, it is necessary to regulate the control of overloading of goods transport;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Sulawesi concerning Control of Overloading of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1f75905-4a8a-4518-922b-5865e2833e60","actionData","errors"]