[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1ebd772-ddb0-4166-95a7-29fccb188484","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 30 Tahun 2011","number","30","year","2011","published_date","2011-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Pengelolaan Zakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 30 TAHUN 2011
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 90
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dana umat Islam yang terhimpun dari kewajiban menunaikan/mengeluarkan zakat, merupakan sumber yang potensial, yang dapat didayagunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat (umat Islam) yang kurang mampu di Kota Ternate dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pengelolaaannya yang meliputi perlindungan, pembinaan dan pelayanan serta pengawasan secara lebih terpadu, transparan, profesional dan akuntabel sesuai dengan syariat Islam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Zakat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008. \n Peraturan DAerah ini terdiri Dari 39 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011. \n 8 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada muzakki, mustahiq, dan badan amil zakat, serta meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat di daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, keduanya dikoordinasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. BAZ memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Tugas BAZ meliputi penetapan kebijakan umum, pengawasan pelaksanaan rencana kerja, dan penyelenggaraan tugas administratif dan teknis pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat.

Peraturan ini mengatur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZ di berbagai tingkatan untuk melayani muzakki. LAZ dikukuhkan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan tertentu, dan pengukuhan dapat dibatalkan jika persyaratan tidak lagi terpenuhi. Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah, dengan jenis harta yang dikenai zakat meliputi emas, perak, perdagangan, hasil pertanian, pertambangan, peternakan, pendapatan, dan rikaz. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui BAZ atau LAZ. Pendistribusian zakat diprioritaskan bagi mustahiq yang paling tidak berdaya secara ekonomi di wilayah Kota Ternate. Zakat yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAZ bertanggung jawab kepada Walikota dan memberikan laporan tahunan kepada DPRD. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh berbagai pihak. Pembiayaan BAZ diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, sebagian hasil zakat, dan bantuan pihak ketiga. Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi bagi pengelola zakat yang melakukan kelalaian dalam pencatatan harta zakat.

","transitional_provisions","1. Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi pengelola zakat yang telah ada sebelumnya, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Setiap petugas BAZ dan petugas LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 30 OF 2011
CONCERNING
ZAKAT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that the funds of Muslims collected from the obligation to fulfill/issue
zakat, are a potential source that can be utilized for
the interests and welfare of the community, especially for the community (Muslims)
who are less fortunate in the City of Ternate;
that in order to optimize the zakat management system in a more efficient
and effective manner, it is necessary to regulate its management which includes
protection, guidance and services, and supervision in a more integrated manner,
transparent, professional and accountable in accordance with Islamic law;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b,
it is necessary to establish a Regional Regulation of Ternate City concerning Zakat Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1ebd772-ddb0-4166-95a7-29fccb188484","actionData","errors"]