[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1dc60a3-6842-4a68-9661-c41959429c77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengawasan Bahan Tambahan pangan dan Bahan Berbahaya Dalam Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengawasan Bahan Tambahan pangan dan Bahan Berbahaya Dalam Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sumber daya alam
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengawasan Bahan Tambahan pangan dan Bahan Berbahaya Dalam Pangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya\r\nberkewajiban untuk meningkatkan kualitas\r\nhidup masyarakat, salah satunya kualitas\r\nkesehatan masyarakat melalui makanan yang \r\nditambahkan bahan berbahaya. Penggunaan bahan tambahan makanan\r\nberbahaya di Kota Palangka semakin meluas \r\ndan meningkat. Dalam rangka melindungi kesehatan\r\nmasyarakat dari pangan yang mengandung\r\nbahan tambahan makanan yang berbahaya,\r\nperlu dilakukan upaya pencegahan dan \r\npenanggulangan peredarannya \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M\r\nDAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun \r\n2012 \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN;\r\nBAB III PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN BERBAHAYA;\r\nBAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB V PERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB VI PENDANAAN;\r\nBAB VII SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB VIII PENYIDIKAN;\r\nBAB IX KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB X KETENTUAN LAINL\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palangka Raya melalui pengawasan terhadap Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Bahan Berbahaya (B2) dalam pangan. Latar belakangnya adalah penggunaan BTP berbahaya yang semakin meluas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Larangan penggunaan BTP yang melampaui batas maksimal dan/atau bahan berbahaya dalam produksi pangan (Pasal 3).
Larangan memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali bahan berbahaya tanpa izin usaha perdagangan khusus B2 (Pasal 6). Izin ini dapat berupa distributor terdaftar atau pengecer terdaftar.
Walikota melakukan pembinaan terhadap distributor B2 terdaftar, Pengecer B2 Terdaftar dan BTP (Pasal 8).
Walikota melakukan pengawasan terhadap peredaran B2 di Daerah (Pasal 9). Untuk itu, dibentuk Tim Pengawas Terpadu yang terdiri dari berbagai dinas terkait dan Balai POM.
Masyarakat memiliki peran serta dalam pengawasan dengan memberi saran, masukan, melaporkan permasalahan, dan/atau melaporkan dugaan penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan berbahaya (Pasal 10).

Peraturan ini juga mengatur pendanaan kegiatan pengawasan yang dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah (Pasal 11).

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00, penghentian sementara kegiatan, penarikan Pangan dari peredaran, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
SUPERVISION OF FOOD ADDITIVES AND HAZARDOUS
SUBSTANCES IN FOOD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Palangka Raya City Government is obliged to improve the quality of life of the community, one of which is the quality of public health through food with added hazardous materials;
that the use of hazardous food additives in Palangka Raya City is increasingly widespread and increasing;
that in order to protect public health from food containing hazardous food additives, it is necessary to make efforts to prevent and control its circulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Supervision of Food Additives and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1dc60a3-6842-4a68-9661-c41959429c77","actionData","errors"]