[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d5aa2c-d187-4a47-b754-fde06e239674","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Wajib Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No. 9/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menunjang perkembangan dunia usaha perlu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut perusahaan yang didirikan di Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Daftar Perusahaan tidak menjadi salah satu objek retribusi daerah. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/ 2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perda Kab. Daerah Tk. II Semarang No. 10 Tahun 1988; Perda Kab. Semarang No. 21 Tahun 2016; Perda Kab. Semarang No. 21 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Maksud diselenggarakan WDP adalah untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur/terbuka dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Objek WDP adalah setiap perusahaan yang memiliki izin. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, Penanggungjawab, atau Kuasa Perusahaan yang sah, kepada Bupati atau PD yang membidangi. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada PD yang membidangi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi. Latar belakangnya adalah untuk menunjang perkembangan dunia usaha dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Perdagangan terkait penyelenggaraan pendaftaran perusahaan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Objek Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah setiap perusahaan yang memiliki izin, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL).
Subjek WDP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan telah memperoleh izin.
Kewajiban pendaftaran bagi setiap perusahaan, dengan pengecualian perusahaan kecil perorangan atau usaha yang bergerak di luar bidang perekonomian yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Tata cara pendaftaran perusahaan baru, pembaharuan, perubahan, pembatalan, dan penghapusan daftar perusahaan.
Pelimpahan wewenang penerbitan TDP kepada PD yang membidangi, serta tugas dan tanggung jawab PD tersebut dalam penyelenggaraan WDP.
Jangka waktu berlakunya TDP adalah 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
Biaya pendaftaran perusahaan adalah Rp0,00 (nol rupiah).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh PD yang membidangi Perdagangan, serta ketentuan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.","sanctions","Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).\n\nSanksi administratif berupa:\n\n1. peringatan tertulis;\n2. pembekuan izin usaha; dan\n3. pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
ON
MANDATORY COMPANY REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to support the development of the business world, it is necessary to create a healthy business climate with the availability of a company register as an official source of information for all interested parties regarding the identity and matters concerning companies established in the Region;
that in accordance with Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, Mandatory Company Registration is not one of the objects of regional retribution;
that in connection with the enactment of the Regulation of the Minister of Trade Number 37/M-DAG/PER/2/2007 on the Implementation of Company Registration as amended several times, most

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d5aa2c-d187-4a47-b754-fde06e239674","actionData","errors"]