[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d13a2a-6bbc-4cd3-8a30-ed776f72cd86","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007","number","38","year","2007","published_date","2007-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN. 2007 No. 82, LL SETNEG : 20 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan yang dibagi bersama meliputi 31 bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Setiap bidang urusan terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintahan non-departemen.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53203/pp-no-25-tahun-2000","c7ce14dd-7754-46b3-ab4d-f2e958d62984","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 38 OF 2007
CONCERNING
THE DIVISION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT, PROVINCIAL LOCAL GOVERNMENTS, AND REGENCY/MUNICIPAL LOCAL GOVERNMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 30 paragraph (9) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Local Governments, and Regency/Municipal Local Governments;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d13a2a-6bbc-4cd3-8a30-ed776f72cd86","actionData","errors"]