[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d105ea-4435-4ea7-991a-eb144da4e444","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013","number","35/M-DAG/PER/7/2013","year","2013","published_date","2013-07-29","effective_date","2014-01-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 35/M-DAG/PER/7/2013, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 5 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perdagangan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui informasi harga barang dan tarif jasa yang jelas dan jujur. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa untuk mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat, kecuali bagi pelaku usaha mikro. Harga barang harus ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, atau ditempatkan dekat dengan barang, dilengkapi dengan jumlah satuan atau jumlah tertentu, serta informasi apakah sudah termasuk pajak dan/atau biaya lainnya. Tarif jasa harus dilengkapi dengan informasi mengenai penghitungan tarif yang didasarkan pada waktu, jarak, kapasitas, atau parameter lain, serta informasi apakah sudah termasuk pajak dan/atau biaya lainnya. Untuk perdagangan online, harga dan tarif harus mudah diakses oleh konsumen. Harga dan tarif wajib ditetapkan dalam Rupiah, dan jika terdapat pecahan nominal yang tidak beredar, pelaku usaha dapat melakukan pembulatan yang diinformasikan kepada konsumen saat transaksi. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran harga dan tarif yang dicantumkan, dan jika terdapat perbedaan, harga atau tarif terendah yang berlaku. Menteri Perdagangan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang dapat dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa atau tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan Rupiah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan.\n2. Pencabutan izin usaha dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35/M-DAG/PER/7/2013
CONCERNING
THE INCLUSION OF PRICES OF GOODS AND SERVICE RATES TRADED

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve consumer empowerment in choosing and determining goods and/or services to be used, utilized, or utilized, it is necessary to have correct, clear, and honest information regarding the prices of goods and/or service rates offered or traded by business actors;
that correct, clear, and honest information regarding the prices of goods and/or service rates provided by business actors is the basis for consumers to obtain goods and/or services in accordance with the exchange value and conditions as well as the promised guarantees;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d105ea-4435-4ea7-991a-eb144da4e444","actionData","errors"]