[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1cb3dc0-ccdd-45fd-973b-e920388fcc92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 67 Tahun 2019","number","67","year","2019","published_date","2019-10-17","effective_date","2019-11-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hasilhutan-hutanproduksi-kayu-lingkunganhidup
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 67, BN.2019 (1460)/29 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas, dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, perlu diatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi \n UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2018; PP no 45 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2007; PP No 72 Tahun 2010; PP no 82 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2014; Perpres No 7 Tahun 1015; Perpres No 16 Tahun 2015; Permenhut No P.39/MENHUT-II/2008; Permenhut No P.30/MENHUTII/2014; Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015; Permen LHK No P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016; Permen LHK No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016; Permen LHK No P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017; Permen LHK No P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Permen LHK No P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 \n Sebagai pedoman bagi Pemegang Izin/Pengelola Hutan dalam memenuhi kewajibannya melakukan pencatatan dan pelaporan\r\nhasil hutan kayu yang dimanfaatkan dari hutan tanaman pada Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi Kayu Bulat yang berasal dari hutan tanaman pada Hutan\r\nProduksi yang dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Pengelola Hutan, dan Kayu Olahan yang berasal dari Industri Primer \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019. \n Permen LHK No P.42/MENLHK-SETJEN/2015 dan Permen LHK No P.58/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247).\n2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1063).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Latar belakangnya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas, dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi.

Ketentuan substansial meliputi:

Perencanaan produksi yang didasarkan pada Timber Cruising.
Pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat di TPn, dengan hasil dicatat dalam Buku Ukur.
Penandaan batang kayu menggunakan label ID barcode.
Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebagai dasar pengenaan PNBP.
Penetapan TPn dan TPK Hutan oleh pimpinan Pemegang Izin/Pengelola Hutan, serta TPK Antara oleh Kepala Dinas Provinsi atau Direktur.
Pengangkutan hasil hutan kayu yang harus dilengkapi dengan SKSHHK atau Nota Angkutan.
Pengelolaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) oleh Direktorat Jenderal.
Pembinaan dan pengendalian oleh Dinas Provinsi, Balai, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SIPUHH, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan pembayaran PNBP.

","transitional_provisions","1. TPK Antara dan TPT-KB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku penetapan berakhir.\n2. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pemegang izin yang tidak melakukan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu meliputi membuat LHP sesuai dengan volume kayu yang ditebang dan melaksanakan seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

ABOUT

ADMINISTRATION OF TIMBER FOREST PRODUCTS ORIGINATING
FROM PLANTATION FORESTS IN PRODUCTION FORESTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the fulfillment of state rights, legality, and order in the circulation of timber forest products, as well as the availability of data and information, it is necessary to regulate the administration mechanism of timber forest products originating from plantation forests in production forests;
that Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.42/MENLHK-SETJEN/2015 concerning Administration of Timber Forest Products Originating from Plantation Forests in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1cb3dc0-ccdd-45fd-973b-e920388fcc92","actionData","errors"]