[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1c4701f-a154-459f-abae-0fc454202e35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-10-18","effective_date","2007-02-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-keuangan-daerah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/No.1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\nkhususnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata,\r\nluas dan bertanggungjawab, maka diperlukan pengelolaan keuangan\r\ndaerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan, akuntabel\r\ndan bertanggunggung jawab;\r\nb. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah\r\nsebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan di bidang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. \n Peraturan ini mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi\r\nperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan\r\npengawasan keuangan daerah.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Kekuasaan Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah;\r\n3. Asas Umum Dan Struktur Apbd;\r\n4. Penyusunan Rancangan Apbd;\r\n5. Penetapan Apbd;\r\n6. Pelaksanaan Apbd;\r\n7. Laporan Realisasi Semester Pertama Apbd Dan Perubahan Apbd;\r\n8. Penatausahaan Keuangan Daerah;\r\n9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd;\r\n10. Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Apbd;\r\n11. Kekayaan Dan Kewajiban;\r\n12. Pembinaan Dan Pengawasan\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n13. Penyelesaian Kerugian Daerah;\r\n14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;\r\n15. Ketentuan Peralihan;\r\n16. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2007. \n Mencabut : \r\na. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun\r\n2002 tentang Keuangan Daerah;\r\nb. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah. \n 56 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri E)\n2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 3 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.\n2. **Struktur APBD:** APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.\n3. **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD meliputi penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. Rancangan APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Evaluasi rancangan Perda APBD dilakukan oleh Gubernur.\n4. **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, dan anggaran pembiayaan daerah. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif.\n5. **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan pihak yang menerima/menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan. PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan.\n6. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:** Kepala SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan. PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan surplus/defisit, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penyusunan prakiraan maju sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2008.","sanctions","(-)","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah.","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 11 OF 2006
ON
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Regional Government, especially in order to realize real, broad and responsible regional autonomy, it is necessary to have regional finance management that is economical, efficient, effective, orderly, transparent, accountable and responsible;
that in the context of implementing regional finance management as stipulated in Article 182 and Article 194 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, it is necessary to have regulations in the field of Regional Finance Management;
that to implement the aforementioned intentions, it is necessary to establish a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1c4701f-a154-459f-abae-0fc454202e35","actionData","errors"]