[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1bdcfba-85d6-43d1-b040-53f062f360d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1980","number","3","year","1980","published_date","1980-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembangunan - desa
1980
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; . Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. \n Inpres ini mengatur mengenai Bantuan Pembangunan Desa merupakan bantuan langsung atas\r\nbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980. \n Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 5) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Instruksi Presiden ini dikeluarkan untuk mendorong pembangunan di desa-desa melalui bantuan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, serta untuk menyediakan bahan-bahan pembangunan yang tidak tersedia di desa.

Ketentuan Substansial: Instruksi ini mengatur pembagian tanggung jawab antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dalam pelaksanaan dan perencanaan Bantuan Pembangunan Desa. Bantuan ini mencakup bantuan langsung kepada desa, bantuan keserasian, bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa, dan bantuan pembinaan di tingkat kecamatan. Penyediaan dan penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan Negara dan bank-bank tertentu. Pemerintah daerah dan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam pengarahan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan bantuan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1980
REGARDING
VILLAGE DEVELOPMENT ASSISTANCE FOR THE YEAR 1980/1981

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to equalize and distribute development throughout the country and to foster and utilize the mutual cooperation efforts of the Indonesian people, it is necessary to encourage development within village communities;
that for this purpose, Village Development Assistance is available in the State Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 1980/1981;
that in connection with the matters referred to in points a and b above, it is deemed necessary to issue a Presidential Instruction on Village Development Assistance;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law Number 5 of 1974 concerning Basic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1bdcfba-85d6-43d1-b040-53f062f360d4","actionData","errors"]