[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1bc37bc-c8c8-411b-b563-0d560ea6148f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyimpanan dan atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 9 Tahun 2004","number","9","year","2004","published_date","2004-07-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pembinaan dan Retribusi Penyimpanan dan atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENYIMPANAN PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2004/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan dan Retribusi Penyimpanan dan atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 huruf d Perda No. 22 Tahun 2000 tenang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan di bidang penyimpanan dan/atau penyaluran bahan migas dan non migas. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Perdagangan, maka perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, dan tata cara pemungutan retribusinya. \n UU No. 7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No, 22 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan dan retribusi pemyimpanan dan/atau penyaluran bahan migas dan non migas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bahan non migas adalah bahan-bahan yang terdiri dari pupuk, CPO, Semen, Logam bekas atau besi tua, biskuit atau roti kering, mie instan dan kaca. Surat Tanda Daftar Simpan (TDS) adalah surat yang diberlakukan sebagai izin usaha penyimpanan dengan mempergunakan tempat/wadah tertentu, di atas tanah maupun di bawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak dengan kapasitas minimal 5 m3 atau 5 ton. Izin Penyaluran Barang (SIPB) adalah surat yang diberlakukan sebagai izin atau bukti penyeluran/pemasaran/mutasi suatu barang dari rantai tata niaga yang satu ke yang lain sesuai dengan spesifikasi barang yang bersangkutan. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan dan pemanfaatan ruang. Diatur tentang maksud dan tujuan, perizinan, pembinaan, jenis, subjek dan objek retribusi, ketentuan retribusi, golongan retribusi, tolok ukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif, struktur dan tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan penyetoran retribusi, keberatan atas penetapan, sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringana, dan pembebasan, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2004. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur tentang pembinaan dan retribusi penyimpanan dan/atau penyaluran bahan migas dan non-migas di Kota Palembang. Latar belakangnya adalah perlunya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan di bidang penyimpanan dan penyaluran bahan migas dan non-migas, serta penataan pergudangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 105/MPP/Kep/2/1998. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan dan pedoman bagi kegiatan usaha penyimpanan dan penyaluran agar tidak merugikan masyarakat, serta meningkatkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang di daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup kewajiban setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau penyaluran barang untuk mendapatkan Tanda Daftar Simpan (TDS) dan/atau Surat Izin Penyaluran Barang (SIPB) dari Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan pengajuan TDS dan SIPB, masa berlaku izin, serta kewajiban administrasi bagi pelaku usaha. Selain itu, diatur pula jenis, subjek, objek, dan ketentuan retribusi yang dikenakan untuk penerbitan TDS dan SIPB, termasuk tarif retribusi berdasarkan kapasitas dan luas tempat penyimpanan serta volume barang yang disimpan atau disalurkan.","transitional_provisions","1. Setiap perusahaan yang telah memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik dan atau penguasa tempat penyimpanan dan atau penyaluran sebagai penanggung jawab akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dan atau penyaluran barang di tempat stok atau persediaan berjalan.\n2. Apabila perusahaan atau perorangan tidak mengindahkan peringatan tertulis, maka dikenakan sanksi pembekuan perizinannya dan atau pencabutan perizinan.\n3. Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n4. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Palembang No. 13 Tahun 2009 tentang Pencabutan Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Retribusi Peyimpanan Dan Atau Penyaluran Bahan Migas Dan Non Migas Dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12580/perda-kota-palembang-no-13-tahun-2009","1f5d9a33-2de0-4f22-8866-7d8e4b569082","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 9 OF 2004
CONCERNING
GUIDANCE AND RETRIBUTION OF STORAGE AND OR
DISTRIBUTION OF OIL AND GAS AND NON-OIL AND GAS MATERIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 6 letter e and Article 8 letter d of the Regulation
Palembang City Regional Regulation Number 22 of 2000 concerning Authority
Palembang City Government, it is necessary to provide guidance to actors
business in the field of storage and or distribution of oil and gas materials
and non-oil and gas;
that in connection with letter a, in line with the Decree of the Minister
Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 105/MPP/Kep/2/1998 concerning
Structuring and Development of Warehousing, it is necessary to regulate,
guidance and procedures for collecting retribution;
that to fulfill this intention, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1bc37bc-c8c8-411b-b563-0d560ea6148f","actionData","errors"]