[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1ad84a3-81cb-42f5-96ec-19910e2b9a9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Keuangan dan Aset Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-aset-desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan dan Aset Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaaan keuangan dan aset Desa yang baik, profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, tertib, kepastian hukum, dan kepastian nilai ekonomi maka perlu diatur pengelolaannya \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Keuangan dan Aset Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015. \n Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik, profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, tertib, memiliki kepastian hukum, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa dan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Belanja desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Aset desa meliputi berbagai jenis kekayaan desa seperti koperasi desa, lumbung desa, BUM Desa, tanah kas desa, pasar desa, dan kekayaan lainnya. Pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Bupati wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan dan aset desa.","transitional_provisions","1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran atas Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan pasal 30 ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 15 OF 2015
ABOUT
VILLAGE FINANCE AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Regional Regulation of Temanggung Regency Number 8 of 2007 concerning Village Finance is no longer appropriate and needs to be replaced;
that in order to realize good, professional, accountable, transparent, effective, efficient, orderly, legal certainty, and certainty of economic value village finance and asset management, it is necessary to regulate its management.
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village Finance and Assets;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1ad84a3-81cb-42f5-96ec-19910e2b9a9e","actionData","errors"]