[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1aa99eb-f317-457a-afde-6e900024870f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2004","number","7","year","2004","published_date","2004-06-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2004/ No.7 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar; bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah; \n Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang hak dan kewajiban, wewenang dan tanggu, ng jawab, nama, objek dan subjek retribusi, nama, objek dan subjek retribusi, pendaftaran dan pelaporan penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta pencatatan penduduk, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data, prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk, golongan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, surat pendaftaran, tata cara pemungutan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2004. \n 38 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil. Latar belakangnya adalah peningkatan status Kota Administratif Banjar menjadi daerah otonom dan perlunya menggali sumber pendapatan daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, termasuk dari Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk kewajiban mendaftarkan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil. Jenis pelayanan yang diatur meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, dan lain-lain. Setiap penduduk wajib memiliki KK dan KTP setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Peraturan ini juga mengatur tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik dan berlaku seumur hidup.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan dan pelaporan data kependudukan, dimana Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Camat, dan Camat melaporkan kepada Walikota setiap bulan. Peraturan ini juga mengatur tentang tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta masa retribusi untuk KTP, Kipem, KID, SKPPS, dan SKPPT.

","transitional_provisions","1. Semua jenis Administrasi Kependudukan yang pada waktu diundangkan Peraturan Daerah ini masih belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai masa berakhir atau paling lama 1 tahun.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[98,104,105],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168939/perda-kota-banjar-no-4-tahun-2011","635ce84f-a08a-483e-979d-476309264a75",{"_99":100,"_101":102,"_36":103},{"_99":106,"_101":107,"_36":108},"PERDA Kota Banjar No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168155/perda-kota-banjar-no-8-tahun-2010","35bf85c7-e71c-4643-894a-6f826dbea9ca","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY

NUMBER :7
YEAR : 2004
SERIES : C

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 7 OF 2004
CONCERNING

RETRIBUTION FOR POPULATION ADMINISTRATION SERVICES
AND CIVIL REGISTRY DEEDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law
\nNumber 27 of 2002, concerning the Establishment
\nof Banjar City in West Java Province, the City
\nof Banjar Administration has increased its status to become an
\nautonomous region with all the authority and
\ncapabilities it possesses, in its
\nimplementation, it is necessary to implement the principles of
\ndemocracy, community participation,
\nequality and justice, accountability and
\nobjective conditions of the region;
that in order to carry out
\ndevelopment, government and improvement
\nof services to the public, it is necessary to explore
\nsources of income originating from
\nRegional Taxes / Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1aa99eb-f317-457a-afde-6e900024870f","actionData","errors"]