[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e19f6953-7152-4224-8cde-44895ee29899","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dalam segala spek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perlu adanya hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mentapkan Peraturan Daerah tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini berisi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan isi singkat sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Maksud dan Tujuan;\r\n3. Ruang Lingkup;\r\n4. Tanggung Jawab Sosial Perubahan;\r\n5. Peran Serta Masyarakat;\r\n6. Penghargaan;\r\n7. Penyelesaian Sengketa;\r\n8. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n9. Sanksi Administratif;\r\n10. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), mengarahkan perusahaan dalam memenuhi standar internasional, serta mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan berkelanjutan di daerah, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.

Ketentuan Substansial:

Perusahaan yang beroperasi di daerah, terutama yang terkait dengan penanaman modal atau sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSP dan berkoordinasi dengan forum komunikasi TJSP. Pelaksanaan TJSP harus sesuai dengan prinsip-prinsip TJSP, kebijakan pemerintah daerah, dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga wajib membangun jejaring kerjasama, melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi, serta membuat kebijakan TJSP sebagai bagian dari manajemen perusahaan.

Pemerintah Daerah membentuk tim fasilitasi untuk membentuk forum komunikasi TJSP yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan akademisi. Program TJSP meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSP melalui penyampaian usulan dan pengaduan. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP dengan baik. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan/di luar pengadilan. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP, yang dapat dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas TJSP.

","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Sanksi administratif berupa pengumuman dalam media massa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 13 OF 2016
ON
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that companies have a social responsibility towards stakeholders in all aspects of company operations that have an impact on the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions;
that there needs to be a synergistic relationship between the Regional Government, Companies and the community to realize corporate social responsibility;
that in order to realize legal certainty in the implementation of corporate social responsibility, it is necessary to prepare a legal product in the form of a Regional Regulation;
That based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e19f6953-7152-4224-8cde-44895ee29899","actionData","errors"]