[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e19ad0ac-788c-4ab7-9e80-fa38517d0487","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-05-22","effective_date","2015-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun\r\n2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi\r\ndan Tata Kerja Pemerintahan Desa;\r\nb. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan\r\nditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun\r\n2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi\r\ndan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata\r\nKerja Pemerintah Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Struktur Organisasi; Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa; Tugas Pokok, Kewajiban dan Hak Perangkat Desa; Tata Cara Penyusunan Struktur Organasisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Hubungan Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015. \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Struktur organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
Sekretariat Desa dapat terdiri dari urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan/atau urusan umum dan keuangan.
Pelaksana teknis dapat terdiri dari seksi agama dan kesejahteraan rakyat, seksi pertanian dan perkebunan, dan/atau seksi ketentraman dan ketertiban.
Pelaksana kewilayahan adalah Kepala Dusun.
Tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa diatur secara rinci.
Tugas pokok, kewajiban, dan hak Perangkat Desa juga diatur.
Tata cara penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur, termasuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati melalui Camat.
Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan berbagai pihak (Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa lain, BPD, lembaga kemasyarakatan) diatur.

\n","transitional_provisions","1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan akibat penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun dan diberi tugas sebagai pembantu kepala seksi atau pembantu kepala urusan.\n5. Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dan kekosongannya tidak dilakukan pengisian.\n6. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penghasilan tetap menyesuaikan dengan penghasilan perangkat Desa.\n7. Guna mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2).\n8. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar keterampilan yang dibutuhkan dan melalui ujian penyaringan internal.\n9. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi jabatan Kepala Dusun dapat dilakukan apabila Perangkat Desa telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.\n10. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sekali bersamaan penataan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2015

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION
AND WORK PROCEDURES OF VILLAGE GOVERNMENT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e19ad0ac-788c-4ab7-9e80-fa38517d0487","actionData","errors"]