[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e196638d-832e-4567-8d84-caf376829f46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1998","number","31","year","1998","published_date","1998-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1998
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN. 1998 No. 45, TLN No. 3742, LL Setkab : 12 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1998. \n Dengan berlakunya PP ini, maka Kepres Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk dan Kepres Nomor 2 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan \r\nPembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, dicabut. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk\n2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendaftaran penduduk kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan menertibkan administrasi kependudukan di daerah-daerah tersebut. Penyerahan urusan ini meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan berbagai akta sipil lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pembentukan Dinas di tingkat daerah untuk menangani urusan tersebut, serta pengalihan pegawai dan anggaran yang terkait. Meskipun urusan ini diserahkan kepada daerah, pembinaan umum dan teknis tetap berada di bawah kewenangan Menteri Dalam Negeri.

","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang penyerahan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang telah ada, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diterbitkan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 1998
CONCERNING
THE TRANSFER OF A PORTION OF GOVERNMENT AFFAIRS IN THE FIELD OF
IMPLEMENTATION OF POPULATION REGISTRATION TO THE REGIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to strengthen the implementation of Regional Autonomy with the emphasis on Level II Regions, it is deemed necessary to transfer a portion of government affairs in the field of population registration to Level II Regions and the Special Capital Region of Jakarta;
that the implementation of the transfer of a portion of government affairs in the field of population registration needs to be stipulated by a Government Regulation;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Law Number 5 of 1974 concerning Basic Principles of Regional Government (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e196638d-832e-4567-8d84-caf376829f46","actionData","errors"]