[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1933f79-22a8-4534-a83e-15971f7266a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN - LINGKUNGAN HIDUP
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penting, agar masyarakat dapat menjalankan proses pembangunan secara berkelanjutan.\r\nDaya dukung di Provinsi Jambi, belum dikelola dengan prinsip-perinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada kualitas lingkungan hidup.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah, perkembangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenneg LH No. 05 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013; Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016. \n Perda ini mengetur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pengawasan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Sistem Informasi; Peran Serta Masyarakat; Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup; Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; serta jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.\r\nSegala izin di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang\r\ntelah dikeluarkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib\r\ndiintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun\r\nsejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. \n 28 hlm.; Penjelasan 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Provinsi Jambi secara berkelanjutan. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan kewenangan daerah. Peraturan ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Perencanaan:** Inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).\n2. **Pemanfaatan:** Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.\n3. **Pengendalian:** Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), perizinan, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup.\n4. **Pemeliharaan:** Konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.\n5. **Pengawasan:** Pemantauan penaatan persyaratan perizinan dan pemeriksaan contoh limbah/emisi.\n\nSetiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Terdapat larangan terhadap tindakan yang menimbulkan pencemaran, perusakan lingkungan, dan tindakan lainnya yang merugikan lingkungan hidup.","transitional_provisions","Segala izin di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang berhubungan dengan pelanggaran sesuai Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 dan Pasal 45 dalam perda ini, dikenakan sanksi administratif.\nSanksi administratif berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis;\nc. penghentian sementara kegiatan;\nd. penghentian tetap kegiatan;\ne. pencabutan sementara izin;\nf. pencabutan tetap izin;dan/atau\ng. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI PROVINCE,

Considering:

that environmental protection and management is important, so that the community can carry out the development process in a sustainable manner;
that the carrying capacity in Jambi Province has not been managed with the principles of sustainable environmental development, thereby impacting the quality of the environment;
that Jambi Province Regulation Number 6 of 2012 concerning Environmental Management is no longer in accordance with regional authority, developments in environmental protection and management;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Environmental Protection and Management.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1933f79-22a8-4534-a83e-15971f7266a5","actionData","errors"]