[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e18fde5f-e2d8-4ef3-b38e-5e7c5757e6fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1970","number","3","year","1970","published_date","1970-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1970
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1970, LL SETNEG : 14 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1970. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan kegiatan ekonomi di dalam negeri yang sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan, maritim, industri, perhubungan, dan perbankan di dalam negeri, serta untuk mendorong lalu lintas perdagangan internasional yang dapat menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja.

Ketentuan substansial dalam undang-undang ini mencakup:

Definisi dan Kedudukan Hukum: Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas didefinisikan sebagai daerah terpisah dari daerah pabean, namun tetap merupakan bagian dari kesatuan ekonomi dan wilayah hukum Republik Indonesia.
Jangka Waktu: Jangka waktu berlakunya suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang.
Pembentukan Dewan dan Badan Pengusahaan: Di tingkat pusat dibentuk Dewan untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Badan Pengusahaan dipimpin oleh seorang Administrator.
Fungsi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: Daerah ini berfungsi sebagai tempat untuk penyediaan barang, peningkatan mutu, pengembangan industri, lalu lintas perdagangan, pengembangan prasarana pelabuhan, kepariwisataan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Perizinan: Proses penunjukan dan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan melalui undang-undang atas usulan dari Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, atau Pemerintah Daerah.
Lalu Lintas Barang, Karantina, Devisa, Pelayaran dan Kepelabuhanan: Pengangkutan barang dari dan ke Daerah Pabean diperlakukan sebagai impor dan ekspor dari dan ke luar negeri. Mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah, dan mata uang asing dapat diperjualbelikan secara bebas.
Sumber Pendapatan dan Pembiayaan: Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengusahakan sumber pendapatan sendiri dan menerima pinjaman dengan izin Pemerintah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1970
ON
BASIC PROVISIONS ON FREE TRADE ZONE AND FREE PORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that many activities in the trade, industry, shipping and other activities in the economic sector are carried out abroad, especially in the Free Trade Zone and Free Port, which can and should be carried out domestically, provided they have ample opportunity;
that in the context of national economic development, it is deemed necessary to carry out these activities in the Free Trade Zone and Free Port domestically;
that it is hoped that economic activities such as trade, maritime, industry, transportation and banking, with efforts to provide (stockpiling) and improve the quality (upgrading) of trade and industrial goods, efforts towards the development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e18fde5f-e2d8-4ef3-b38e-5e7c5757e6fc","actionData","errors"]