[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1855f69-515c-462e-a84a-715cb056914b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar","short_title","Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1982","number","16","year","1982","published_date","1982-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1982
Undang-undang (UU) NO. 16, LN. 1982/ No.43, TLN. No.3230, LL SETNEG : 3 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1982. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan membentuk Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Pembentukan ini dimaksudkan untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang ini juga mengatur perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dengan mengurangi wilayah hukum yang mencakup semua pengadilan negeri di Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan meliputi enam pengadilan negeri, yaitu Mataram, Praya, Selong, Sumbawa Besar, Raba Bima, dan Dompu.","transitional_provisions","1. Perkara-perkara yang berasal dari pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, tetap didaftar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sampai saat diresmikannya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 1982
on
THE ESTABLISHMENT OF THE HIGH COURT OF WEST NUSA TENGGARA IN MATARAM
AND THE AMENDMENT TO THE JURISDICTIONAL AREA OF THE DENPASAR HIGH COURT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

The President of the Republic of Indonesia,

Considering / Whereas:

that in order to improve legal services to the community in the context of equal opportunity to obtain justice and to achieve the settlement of cases in a simple, fast and low-cost manner, and in connection with the development of constitutional law, it is necessary to establish the High Court of West Nusa Tenggara in Mataram;
that in connection with letter a, it is necessary to make changes to the jurisdictional area of the Denpasar High Court;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 5 paragraph (1) and Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law Number 1 D.R.T. of 1951 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1855f69-515c-462e-a84a-715cb056914b","actionData","errors"]