Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Standar kegiatan usaha pada PB sektor-sektor tersebut tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Standar produk/jasa pada PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) sektor-sektor tersebut tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PBBR sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. PB dan/atau PB UMKU sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu PB dan/atau PB UMKU berakhir. 2. Permohonan baru atau perpanjangan atas PB dan/atau PB UMKU sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang telah diajukan dan/atau dalam proses verifikasi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)