[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1741a78-11de-49a7-958c-c8236b9a4843","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya","place_of_enactment","Tiakur","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. No. 2021/5, TLD. No. 2021/5, LL Kab Maluku Barat Daya : 47 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Keberadaan arsip sebagai rekaman informasi penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan masyarakat serta memiliki peranan dan fungsi strategis sebagai bahan pertanggungjawaban proses administrasi dan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan serta memori kolektif Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Maluku Barat Daya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan kearsipan, penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, SIKD dan JIKD, sumber daya pendukung, kerjasama dan peran serta masyarakat, pengawasan dan evaluasi, pendanaan, penyelesaian sengketa, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Arsip sebagai rekaman informasi administrasi pemerintah, pembangunan, dan masyarakat memiliki peran strategis sebagai bahan pertanggungjawaban dan memori kolektif daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Sistem Kearsipan Daerah (SKD) wajib diselenggarakan oleh pencipta arsip dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, sarana, dan pendanaan yang memadai. Kebijakan kearsipan meliputi bidang pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan SKD, SIKD dan JIKD, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerjasama, dan pendanaan.

\r\n\r\n

Pengelolaan arsip meliputi arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilaksanakan oleh unit kearsipan, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Pencipta arsip wajib membuat tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta Jadwal Retensi Arsip (JRA). Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, meliputi akuisisi, pengelolaan, preservasi, dan akses arsip statis.

\r\n","transitional_provisions","1. Pimpinan unit kearsipan yang belum memiliki kompetensi di bidang kearsipan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\r\n2. Jika belum terdapat Arsiparis, kegiatan-kegiatan pada pemerintahan daerah dapat dilaksanakan oleh petugas/pelaksana pengelola arsip sampai dengan tersedianya Arsiparis.","sanctions","1. Pejabat arsiparis dan/atau petugas pengelola arsip yang tidak melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan arsip dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat.\r\n2. Perangkat Daerah dan BUMD yang tidak melaksanakan penyerahan arsip statis dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat.\r\n3. Pejabat, pimpinan pencipta arsip di OPD dan BUMD yang tidak melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan akuisisi arsip statis dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penundaan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat.\r\n4. Pencipta arsip dan pejabat yang tidak melaksanakan penyimpanan arsip dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penundaan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat.\r\n5. Setiap orang yang melanggar larangan dalam Pasal 72 dapat dipidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU
MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTHWEST MALUKU REGENCY
NUMBER 5 OF 2021
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU,

Considering:

that in order to support the realization of good and clean governance, and to improve the quality of public service, archival management must be carried out in a comprehensive, integrated and sustainable archival management system;
that the existence of archives as a record of information on the implementation of government administration, development and society and has a strategic role and function as material for accountability of the administrative process and government management functions and the collective memory of Southwest Maluku Regency;
that to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties based on archive management in a regional archival system, it is necessary to regulate Archival

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1741a78-11de-49a7-958c-c8236b9a4843","actionData","errors"]