[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1634412-f332-4015-a6df-c902e640e625","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, pada hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat dalam penanggulangannya baik secara preventif maupun represif. Dalam rangka tercapainya tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara optimal perlu ditetapkan ketentuan – ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulanagan Bahaya Kebakaran. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan tujuan peraturan ini untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya kebakaran serta ruang lingkup penerapannya. Mengatur langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, termasuk penyuluhan dan edukasi tentang kebakaran. Menetapkan kewajiban bagi instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Menjelaskan prosedur penanggulangan kebakaran, termasuk koordinasi antar lembaga dan mekanisme respon darurat. Mengatur sanksi bagi individu atau pihak yang melanggar ketentuan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22 Nomor 22)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Nunukan. Latar belakangnya adalah ancaman kebakaran yang dapat menimbulkan bencana besar, sehingga penanggulangannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat secara preventif maupun represif.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Prinsip Penyelenggaraan: Mengedepankan penyelamatan jiwa dan harta benda, mengurangi risiko kebakaran, mengutamakan tindakan preventif, serta pelaksanaan yang cepat, tanggap, tepat, efektif, efisien, dan akuntabel.
Tipologi Potensi Bahaya Kebakaran: Meliputi pemukiman perumahan penduduk, perkantoran, bangunan dan gedung publik, bangunan perdagangan/pusat perbelanjaan, hotel/losmen, bangunan dan gedung sekolah dan sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya, pabrik dan industri, kendaraan bermotor, lahan dan hutan, kerusuhan, aksi sosial dan demonstrasi, serta potensi bahaya kebakaran lainnya.
Petugas Pemadam Kebakaran: Terdiri dari SATGAS DAMKAR (Satuan Petugas Pemadam Kebakaran), SATLAKAR (Satuan Sukarela Kebakaran), dan BALAKAR (Bantuan Sukarela Kebakaran). SATGAS DAMKAR merupakan jabatan keahlian/profesi yang tidak boleh diintervensi.
Sarana dan Prasarana: Meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa pemadam kebakaran, mobil penyelamatan (rescue), mobil pendukung operasional, alat evakuasi korban kebakaran, alat pelindung petugas pemadam kebakaran, ketersediaan air, ketersediaan racun api, peralatan pembongkaran penghambat pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran hutan/lahan, alat pemadam kebakaran spesifikasi khusus, serta alat deteksi dini dan alat pemadam kebakaran di berbagai lingkungan.
Pencegahan Bahaya Kebakaran: Mengatur kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran di berbagai lingkungan, termasuk perumahan, industri, bangunan umum, dan perdagangan.
Penanggulangan Bahaya Kebakaran: Menekankan kewajiban Pemerintah Daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemadaman kebakaran, dengan prioritas penyelamatan jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan.
Pemeriksaan dan Pengujian: SKPD yang berwenang wajib melakukan inspeksi proteksi kebakaran secara berkala. Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, memperjualbelikan, dan/atau mengimpor bahan/komponen proteksi kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu.
Perizinan dan Pembinaan: Pejabat yang ditunjuk berhak mengeluarkan rekomendasi terkait penataan lingkungan perumahan, pendirian bangunan, dan penggunaan alat pemadam kebakaran.
Ketentuan Larangan: Melarang tindakan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran, seperti mengambil air dari hidran tanpa izin, mendirikan bangunan rawan kebakaran tanpa izin, dan menyimpan bahan berbahaya secara tidak aman.

","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Pemilik, Pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap ijin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (eman) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
GUIDELINES FOR PREVENTION AND MANAGEMENT
OF FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NUNUKAN,

\n\n \n \n \n

Considering:

that the threat of fire is a danger that can bring great disasters with widespread consequences for both the safety of life and property, which in essence is the obligation of the Regional Government and citizens in its prevention both preventively and repressively;
that in order to achieve the task of fire prevention and control optimally, it is necessary to establish provisions regarding fire prevention and control and the use of fire prevention and control equipment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Nunukan Regency concerning Guidelines for the Prevention and Management of Fire Hazards;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1634412-f332-4015-a6df-c902e640e625","actionData","errors"]