[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1633eec-b9a0-4448-b045-0a874bcf4937","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2009","number","07","year","2009","published_date","2009-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Retribusi Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI SAMPAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2009/NO.94, TLD No.96, LL. KAB. SERAM BAGIAN BARAT: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pemeliharaan, penertiban, dan pengawasan kebersihan dalam wilayah kota Piru dan sekitarnya serta Ibu Kota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan untuk menjamin efisiensi serta kontiniutasnya, maka perlu diadakan pungutan Retribusi Sampah. Retribusi Sampah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Retribusi Sampah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. \n Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; ndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. \n Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan persampahan yang disediakan pemerintah daerah. Objek retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementra (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penyediaan TPA, pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA. Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, pelayanan kebersihan taman, ruangan, tempat umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan\r\npersampahan Retribusi pelayan persampahan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2009. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n Penjelasan 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Sampah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memelihara kebersihan wilayah kota Piru dan sekitarnya, serta ibu kota kecamatan, dan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Objek retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke TPA, penyediaan TPA, serta pengolahan dan pemusnahan sampah di TPA. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, dan tempat umum.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan. Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. Jika volume sulit diukur, dapat ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi TPA.

Peraturan ini juga mengatur saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan (tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT), sanksi administrasi (bunga 2% per bulan jika terlambat membayar), tata cara pembayaran (harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari setelah SKRD diterbitkan), tata cara penagihan (surat teguran dikeluarkan setelah 7 hari sejak jatuh tempo), serta pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi (dapat diberikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan persetujuan DPRD).

Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERAM BAGIAN BARAT REGENCY
NUMBER: 07 YEAR 2009
ABOUT
GARBAGE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERAM BAGIAN BARAT

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to maintain, control, and supervise cleanliness in the city of Piru and its surroundings as well as the Sub-District Capital in the Seram Bagian Barat Regency and to ensure efficiency and continuity, it is necessary to levy a Garbage Retribution
that the Garbage Retribution is an important source of local revenue to finance the administration of the regional government and regional development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, the Garbage Retribution needs to be stipulated by a Regional Regulation of Seram Bagian Barat Regency.

In view of:

Law Number 20 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1633eec-b9a0-4448-b045-0a874bcf4937","actionData","errors"]