[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e15ee0cb-1066-4688-ab03-f2ea3d127c14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi\r\nsetiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung\r\njawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat\r\ndan pemerintah; bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak\r\nBalita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi\r\nkehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan\r\nkeluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan\r\nangka kematian ibu serta gizi buruk; bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu\r\ndikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan\r\nkesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu\r\nmelalui program-program pembangunan kesehatan yang\r\ndapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu,\r\nBayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 \n Materi: KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PELAYANAN KESEHATAN IBU, PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, , BAYI DAN ANAK BALITA,, SUMBER DAYA KIBBLA, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, KETENTUAN SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita (KIBBLA), meningkatkan akses pelayanan KIBBLA untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mengubah perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan Kewajiban: Menetapkan hak-hak ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kewajiban Pemerintah Daerah, penyedia jasa pelayanan kesehatan, dan keluarga dalam mendukung KIBBLA.
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan peringatan dan mencabut izin praktik tenaga KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA. Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi optimalisasi pelayanan KIBBLA.
Pelayanan Kesehatan Ibu: Menjamin kemudahan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, dan kontrasepsi. Prioritas diberikan kepada ibu hamil dengan gizi kurang dari keluarga miskin atau terpencil.
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita: Mengupayakan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita. Melarang tindakan yang menyebabkan penurunan suhu tubuh bayi baru lahir dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif.
Sumber Daya KIBBLA: Mengatur tentang tenaga kesehatan KIBBLA, sarana pelayanan kesehatan, dan pendanaan kesehatan. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pelatihan tenaga KIBBLA dan menjamin kesejahteraannya.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan: Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan KIBBLA. Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.\n2. Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n3. Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.\n3. Dalam hal terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Bagi keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
on
THE HEALTH OF MOTHERS, NEWBORN BABIES, INFANTS AND TODDLERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

Considering:

that health is a basic need for
every person whose fulfillment is a shared
responsibility between individuals, families, communities
and the government;
that the Health of Mothers, Newborn Babies, Infants and
Toddlers (KIBBLA) is one of the main factors for
family life, because the level of family health
can be measured from infant mortality rates and
maternal mortality rates and malnutrition;
that in order to improve KIBBLA, it is necessary to
develop guarantees and quality of service
optimal, comprehensive and integrated health
through health development programs that
can improve the welfare of the community;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b, and c, it is necessary to
establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e15ee0cb-1066-4688-ab03-f2ea3d127c14","actionData","errors"]