[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e15068ce-60a5-4ed9-a67e-9a5224a5bd1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Deli Serdang","place_of_enactment","Lubuk Pakam","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN TANPA ROKOK
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2021/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Drt. Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN No. 188/MENKES/PB/I/2011; PERMENDIKBUD No. 64 Tahun 2015 \n Pertauran Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok, Pengendalian Iklan, sponsor dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Produk Rokok, Penandaan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Masyarakat, Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Pembiayaan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021. \n 16 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan masyarakat, dan mencegah timbulnya perokok pemula.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan KTR di berbagai lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Di KTR, dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Pengelola KTR wajib melarang aktivitas tersebut dan memasang tanda larangan merokok.

Hak dan Kewajiban:

Setiap orang berhak atas udara bersih dan informasi mengenai bahaya rokok dan KTR. Setiap orang wajib menciptakan lingkungan bebas asap rokok dan tidak merokok di KTR. Pengelola KTR wajib melarang aktivitas merokok dan menyediakan sarana pelaporan pelanggaran.

Peraturan ini juga mengatur pengendalian iklan dan sponsor rokok, serta tanggung jawab sosial perusahaan rokok. Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan KTR, dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam Perda ini dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan KTP, penolakan pelayanan administrasi kependudukan atau kesehatan.\n2. Pengelola KTR yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, penyebutan nama di media, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di KTR dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF DELI SERDANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
on
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DELI SERDANG,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 on Securing Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to establish a Regional Regulation on Smoke-Free Areas.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA);
Law Number 7 Drt. of 1956 on the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Environment of The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956, Supplement to State Gazette Number 1092);
Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e15068ce-60a5-4ed9-a67e-9a5224a5bd1c","actionData","errors"]