[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e14ed300-b46f-4806-9cfb-dc81e7f90202","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pemilihan Petinggi merupakan sarana untuk mewujudkan\r\nkedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan Desa yang\r\ndemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam rangka menjamin pemilihan Petinggi dilaksanakan\r\nsecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu\r\npengaturan pemilihan Petinggi untuk mewujudkan pemilihan\r\nPetinggi yang efektif dan efisien;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015\r\ntentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,\r\nPelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun\r\n2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,\r\nPelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai\r\ndengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga\r\nperlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,\r\nPelantikan, dan Pemberhentian Petinggi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pemilihan Petinggi; Laporan Petinggi; Larangan Petinggi; Pemberhentian Petinggi; Pengangkatan YMT, PLH, dan Penjabat Petinggi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 \n 52 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Petinggi (Kepala Desa) di Kabupaten Jepara. Pemilihan Petinggi dilaksanakan secara langsung oleh penduduk Desa melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dan bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilihan. Persyaratan calon Petinggi meliputi warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun, dan memenuhi persyaratan lainnya. Proses pencalonan meliputi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan calon. Kampanye dapat dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang menjamin kebebasan dan kerahasiaan. Calon Petinggi terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan disahkan oleh Bupati. Dalam kondisi bencana nonalam, pemilihan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Petinggi memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Peraturan ini juga mengatur tentang laporan Petinggi, larangan bagi Petinggi, dan pemberhentian Petinggi. Pemilihan Petinggi Antar Waktu melalui Musyawarah Desa juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai Pemilihan Petinggi dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.","sanctions","1. Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban laporan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis dari Bupati.\n2. Petinggi yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Calon Petinggi, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan diskualifikasi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

JEPARA REGENCY REGULATION
NUMBER 2 OF 2022
ON
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT, INAUGURATION, AND DISMISSAL OF PETINGGI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the election of Petinggi is a means to realize people's sovereignty to produce a democratic Village Government based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to ensure that the election of Petinggi is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly, it is necessary to regulate the election of Petinggi to realize an effective and efficient Petinggi election;
that Jepara Regency Regulation Number 8 of 2015 concerning Procedures for Candidacy, Election, Appointment, Inauguration, and Dismissal of Petinggi as amended several times, most recently by Jepara Regency Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e14ed300-b46f-4806-9cfb-dc81e7f90202","actionData","errors"]