[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1408aca-13c5-4b94-a16f-c442ef7b9bdb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - JASA USAHA - PROVINSI SULAWESI TENGAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.34, TLD NO.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf c, huruf h, dan huruf k, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang salah satu penggolongan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Usaha, yakni pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pasal 127 Undang-Undang tersebut mengatur sebelas jenis retribusi yang tergolong dalam Retribusi Jasa Usaha, namun sesuai kewenangan provinsi dan yang ada obyeknya disediakan oleh Pemerintah Daerah maka di dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012. \n 15 halaman; Penjelasan 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2000 Seri B Nomor 10);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2000 Seri B Nomor 11);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 18 Seri B Nomor 12);\n4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2002 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Seri C Nomor 3);\n5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2002 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Seri C Nomor 4);\n6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Jembatan Timbang (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2003 Seri CNomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2003 Seri C Nomor 2);\n7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2005 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2005 Seri C Nomor 2);\n8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5);\n9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Pada Pelabuhan Regional di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 3);\n10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa usaha di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menata kembali peraturan daerah yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, yaitu: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Setiap jenis retribusi diatur mengenai nama, objek, subjek, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, serta wilayah pemungutan retribusi.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, serta penagihan retribusi. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi administratif, keberatan, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, peninjauan tarif retribusi, pemeriksaan, insentif pemungut, dan penyidikan.","transitional_provisions","1. Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkan.\n2. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 31 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/61961/perda-prov-sulawesi-tengah-no-9-tahun-2016","3eb69875-6879-48c8-9d32-682545a672a7","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 03 YEAR 2012
ON
LOCAL SERVICE CHARGES FOR BUSINESS SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 127 letters a, c, h, and k, and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Local Service Charges for Business Services; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1964 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 1964 on the Establishment of Central Sulawesi Level I Region and Southeast Sulawesi Level I Region by amending Law Number 47 Prp of 1960 on the Establishment of North

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1408aca-13c5-4b94-a16f-c442ef7b9bdb","actionData","errors"]