[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e12d3c26-5063-41f2-aa6d-fa986adaaae6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","486e628f-3ea0-4665-8a00-f886e9bb5d03","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana","short_name","Perka BNPB","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Bencana","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 17, web.bnpb.go.id: 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana TENTANG Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana, meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja serta daya dan hasil guna kegiatan relawan. Pedoman ini mengatur asas dan prinsip kerja relawan, kewajiban relawan (mentaati peraturan kebencanaan, menjunjung tinggi asas relawan, meningkatkan pengetahuan), hak relawan (memperoleh pengakuan, peningkatan kapasitas, perlindungan hukum), dan kecakapan relawan (perencanaan, pendidikan, SIG, pelatihan, kaji cepat, SAR, transportasi, logistik, keamanan pangan, dapur umum, pengelolaan pengungsian, pengelolaan posko, kesehatan, air bersih, keamanan, gender, psikososial, pertukangan, pertanian, administrasi, keuangan, bahasa asing, informasi, hubungan media, pemantauan, promosi). Peran relawan meliputi kegiatan pengurangan risiko bencana, pelatihan, kesiapsiagaan, peringatan dini saat tidak terjadi bencana; kaji cepat, SAR, penyediaan dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, perbaikan darurat, penyediaan sistem informasi, pendampingan psikososial, dan kegiatan kedaruratan lainnya saat tanggap darurat; serta pengumpulan data kerusakan dan kerugian, dan partisipasi dalam rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana. Pedoman ini juga mengatur pendataan relawan, pembinaan relawan (kepemimpinan, kompetensi, jiwa korsa, kelembagaan), dan pengerahan relawan.","transitional_provisions","sanctions","1. Relawan yang melanggar asas, prinsip, panca darma relawan penanggulangan bencana dan aturan serta norma yang disepakati bersama dalam penanggulangan bencana dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, dan pemberhentian.\n2. Sanksi hukum dapat diberikan kepada relawan yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
NUMBER 17 OF 2011
CONCERNING
GUIDELINES FOR
DISASTER MANAGEMENT VOLUNTEERS
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(BNPB)

TABLE OF CONTENTS
1. REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT
AUTHORITY CONCERNING GUIDELINES FOR DISASTER MANAGEMENT
VOLUNTEERS
2. CHAPTER I INTRODUCTION
A. Background 1
B. Objectives and Purposes 1
C. Scope 2","pdf_url","/proxy/pdf?id=e12d3c26-5063-41f2-aa6d-fa986adaaae6","actionData","errors"]