[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1275feb-1272-4dcb-a5d1-9b985b0b46c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014 tentang KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK KEUANGAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja \r\nmempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai \r\npelaku dan tujuan pembangunan;bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penempatan \r\nTenaga Kerja di Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir \r\nTahun 2006 Nomor 5 seri E), perlu ditinjau kembali sehubungan \r\ndengan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan dan \r\npenyesuaian dengan peraturan perundang -undangan;\r\nbahwa untuk maksud tersebut, diperlukan pengaturan \r\nketenagakerjaan yang menyeluruh dan komp erhensif antara lain \r\nmencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan \r\nproduktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan \r\nkesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan \r\npembinaan hubungan Industrial serta perlindungan tenaga kerja;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf \r\na, b, dan huruf c, perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nKetenagakerjaan \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan \r\nUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan \r\nDaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1820).\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, \r\nTambahan Lembaran Negara 2918);\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial \r\nTenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga \r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3243);\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat \r\n(Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3143);\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang \r\nPengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Proshibition and \r\nImmediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child \r\nLabour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tinda kan \r\nSegera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) \r\n(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3941);\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat \r\nBuruh (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3989);\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambah \r\nLembaran Negara Nomor 4279);\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian \r\nPerselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4356);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).\r\nUndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 523 4). \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3458);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya \r\nPeningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3754);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan \r\nProgram Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3552);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan \r\nPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3952);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama \r\nKabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama \r\nIbukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot \r\nMenjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5392).\r\nPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai \r\nNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (L embaran \r\nDaerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3). \n PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.\r\nBAB I \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014. \n 26 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2006 Nomor 5 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Paser. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengaturan ketenagakerjaan yang komprehensif, meliputi pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Perencanaan Tenaga Kerja:** Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagai dasar kebijakan ketenagakerjaan.\n2. **Pelatihan dan Pemagangan:** Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Paser, lembaga pelatihan pemerintah/daerah, atau lembaga pelatihan swasta/perusahaan.\n3. **Penempatan Tenaga Kerja:** Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan. Perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja. Penempatan tenaga kerja dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri melalui berbagai lembaga penempatan tenaga kerja.\n4. **Hubungan Kerja:** Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dapat dibuat tertulis atau lisan.\n5. **Hubungan Industrial:** Hubungan industrial dilaksanakan melalui serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.\n6. **Perlindungan Tenaga Kerja:** Pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan hygiene perusahaan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia.\n7. **Pengupahan:** Pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak. Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten.\n8. **Jaminan Sosial:** Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.","transitional_provisions","1. Izin Ketenagakerjaan yang ada sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan.\n2. Semua perizinan dan pengesahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan daerah ini maka semua peraturan pelaksana yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 30 ayat (7), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (3), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.\n2. Selain ancaman pidana, pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan/pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan/pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that in the implementation of development in the Region, manpower
has a very important role and position as
actors and goals of development;
that Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Manpower Placement
in Pasir Regency (Regional Gazette of Pasir Regency
Year 2006 Number 5 series E), needs to be reviewed in connection
with the development of labor and
adjustment to laws and regulations;
that for this purpose, a comprehensive and comprehensive
labor arrangement is needed, including
human resources development, increased
productivity and competitiveness of labor, efforts to expand
employment opportunity, employment service, and
industrial relations development and worker protection;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1275feb-1272-4dcb-a5d1-9b985b0b46c3","actionData","errors"]