[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1264d0c-a80a-416c-8357-e95aed06930c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan HIDUP
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah No 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Air tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga perlu penge!olaan yang bijaksana dan sinergi dengan sektor lain untuk dapat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, niaga dan industri dengan prinsip tetap terjaga ketersediaan dan kelangsungan keberadaan air, serta menjaga daya dukung dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menmjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan, mengingat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan AirTanah.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 7 Tahun 2004;\r\nUU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;\r\nUU No 26 Tahun 2007;\r\nUU No 32 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011;\r\nPP No 79 Tahun 2005;\r\nPP No 38 Tahun 2007;\r\nPP No 42 Tahun 2008;\r\nPP No 43 Tahun 2008;\r\nPermendagri No 1 Tahun 2014;\r\nPerda Prov Jawa Timur No 12 Tahun 2011;\r\nPerda Kab. Lamongan No 15 Tahun 2011;\r\nPerda Kab. Lamongan No 4 tahun 2013 \n Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang\r\ndiwujudkan secara selaras, serasi dan berkesinambungan.\r\nPengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besamya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 5/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \r\n \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 5/C).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Lamongan. Latar belakangnya adalah air tanah sebagai sumber daya alam penting yang perlu dikelola secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, niaga, dan industri, serta menjaga kelestariannya. Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT) daerah yang merupakan bagian dari CAT Nasional, meliputi CAT Surabaya-Lamongan, CAT Tuban, dan CAT Panceng. Tujuan pengelolaan adalah mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah. Konservasi air tanah dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian, pengawetan, pengelolaan kualitas, dan pengendalian pencemaran. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan. Setiap penggunaan air tanah memerlukan izin dari Bupati, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dengan batasan tertentu. Pemegang izin memiliki hak dan kewajiban terkait penggunaan air tanah, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Peraturan ini juga mengatur larangan terkait pengambilan dan penggunaan air tanah, serta sistem informasi air tanah untuk mendukung pengelolaan yang efektif.","transitional_provisions","1. Semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LAMONGAN

REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Groundwater is a natural resource that has an important role for the life and livelihood of the people because its function as one of the basic daily needs, so it needs wise and synergistic management with other sectors to be able to meet all the needs of the community, commerce and industry with the principle of maintaining the availability and sustainability of water, and maintaining the carrying capacity and function of groundwater through groundwater protection and preservation activities;
that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, Government Regulation Number 42 of 2008 concerning Management of Water Resources and Government Regulation Number 43 of 2008

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1264d0c-a80a-416c-8357-e95aed06930c","actionData","errors"]