[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e11f923d-e97e-41b3-b001-389064752f8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","2020-08-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya","place_of_enactment","Blang Pidie","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban-apbd
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ten tang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya\r\nkepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggtingjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; \\Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019 \n Peraturan ini terdiri dari 14 Pasal dan 1 Lampiran yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 menetapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. Laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).\n\nLaporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 989.318.725.965,95 dan belanja sebesar Rp. 1.002.636.620.119,95, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (13.317.894.154,00). Pembiayaan meliputi penerimaan sebesar Rp. 166.437.359.823,55 dan pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00, menghasilkan surplus pembiayaan sebesar Rp. 164.437.359.823,55.\n\nNeraca per 31 Desember 2019 mencatat jumlah aset sebesar Rp 1.893.303.542.796,43, jumlah kewajiban sebesar Rp. 19.639.810.770,09, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 1.873.663.732.026,34. Laporan Operasional menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 877.250.639.258,73 dan beban sebesar Rp. 751.743.259.256,73, menghasilkan surplus operasional sebesar Rp. 125.507.380.002,00. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas akhir sebesar Rp. 151.119.465.669,55. Laporan Perubahan Ekuitas mencatat ekuitas akhir sebesar Rp. 1.873.663.732.026,34.\n\nQanun ini juga melampirkan berbagai laporan keuangan secara rinci, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dilampirkan pula daftar rekapitulasi piutang daerah, penyisihan piutang tidak tertagih, dana bergulir, penyertaan modal daerah, aset tetap daerah, konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya, dana cadangan daerah, kewajiban jangka pendek dan panjang, kegiatan yang belum diselesaikan, serta ikhtisar laporan keuangan BUMD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF SOUTHWEST ACEH REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF SOUTHWEST ACEH REGENCY
FISCAL YEAR 2019

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST ACEH,

Considering:

that based on the provisions of Article 46 paragraph (2) of Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government, the Regent has an obligation to submit a report on the implementation of the Government of Southwest Aceh Regency to the Government, provide an accountability report to the House of Representatives of the Regency and inform the public of the report on the implementation of the Government of Southwest Aceh Regency;
that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e11f923d-e97e-41b3-b001-389064752f8f","actionData","errors"]