[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e11ca964-7cf1-4c77-a3d0-3d4651a8eda8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016","number","30","year","2016","published_date","2016-03-01","effective_date","2016-04-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 30, BN 2016/ NO 368; http://jdih.menlhk.co.id/: 28 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK) pada pemegang izin, hak pengelolaan, atau pada hutan hak. Tujuannya adalah untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Penilaian kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). S-PHPL wajib dimiliki oleh pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan. Jika belum memiliki S-PHPL, wajib memiliki S-LK. S-LK wajib dimiliki oleh Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK termasuk IPPKH, IUIPHHK termasuk IPKR, IUI, TDI, TPT, Perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP, IRT/Pengrajin, dan Pemilik hutan hak. Dalam hal belum memiliki S-LK, DKP dapat diterbitkan oleh Pemilik hutan hak, IRT/Pengrajin, TPT, IUIPHHK, IUI, dan TDI yang seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki S-LK atau DKP. Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negeri harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil uji tuntas (due diligence). Pemantauan SVLK dilaksanakan oleh Pemantau Independen untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK.

","transitional_provisions","1. S-PHPL dan S-LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku.\n2. Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini setelah melalui penilikan (surveillence).\n3. Pemanfaatan dan/atau penatausahaan kayu pada Hutan Adat kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 akan diatur setelah adanya peraturan pelaksanaannya.\n4. Terhadap pemegang izin, pemegang Hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang sedang dalam proses permohonan S-PHPL dan S-LK selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"Permen LHK No. 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163454/permen-lhk-no-21-tahun-2020","a6ba20a1-15cf-4b43-93f5-c79c0ba37fd5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
ON
PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE PRODUCTION FOREST MANAGEMENT AND TIMBER LEGALITY VERIFICATION FOR LICENSE HOLDERS, MANAGEMENT RIGHTS HOLDERS, OR ON PRIVATE FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on Regulation of the Minister of Forestry Number P.43/Menhut-II/2014, as amended by Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.95/Menhut-II/2014, Guidelines for Performance Assessment of Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification for License Holders or on Private Forest have been established;
that in the implementation of the Ministerial Regulation as referred to in letter a, there are obstacles or difficulties for business actors related to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e11ca964-7cf1-4c77-a3d0-3d4651a8eda8","actionData","errors"]