[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e102ffe8-6e22-4dbe-92a5-4a64573f64d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Sarolangun Tahun 2023 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;\r\nb. bahwa seiring meningkatnya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sarolangun, merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga diperlukan peran pemerintah Kabupaten Sarolangun agar perempuan dan anak terlindungi dari pelanggaran terhadap hak yang dijamin oleh Konstitusi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; \n UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.39 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No.30 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No.1 Tahun 2021. \n Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak, serta memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pemenuhan Hak Perempuan: Menjamin hak-hak dasar perempuan seperti hak untuk hidup, berkeluarga, memperoleh pendidikan, keadilan, rasa aman, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Pemberdayaan Perempuan: Melalui pemberian keterampilan, pelatihan kerja, fasilitasi pembentukan kelompok usaha, dan pengembangan jaringan pemasaran. Pemberdayaan juga dilakukan di bidang sosial budaya, politik, dan hukum.
Perlindungan Perempuan: Meliputi perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum, terutama bagi korban kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan Anak: Menjamin hak-hak dasar anak seperti hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga yang baik, kesehatan dasar, pendidikan, dan perlindungan khusus.
Kabupaten Layak Anak: Upaya mewujudkan kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk penetapan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, serta penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SAROLANGUN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION OF EMPOWERMENT AND PROTECTION
OF WOMEN AND CHILDREN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n

Considering:

that women and children are national assets that play a role in the process of continuing and creating quality generations who need to be guaranteed the fulfillment of their rights and protection from acts of violence and discrimination in order to build society, nation and state;
that along with the increasing treatment of violence against women and children in Sarolangun Regency, it is an act that degrades human dignity, so the role of the Sarolangun Regency government is needed so that women and children are protected from violations of rights guaranteed by the Constitution;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e102ffe8-6e22-4dbe-92a5-4a64573f64d4","actionData","errors"]