Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Lingga agar pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, lancar, dan selamat. Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pembentukan PPIHD, koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait, penyediaan transportasi Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan dan/atau bimbingan manasik haji. Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembiayaan dan pendampingan.

PPIHD bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang terdiri dari TPHD dan TKHD. Pelayanan transportasi Jemaah Haji meliputi pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah, dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Dinas Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan menetapkan istithaah kesehatan Jemaah Haji.

Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keagamaan melaksanakan pembekalan dan/atau bimbingan manasik haji. Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi biaya pelayanan transportasi dan biaya operasional jemaah haji, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(-)

(-)