[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0f79845-617d-497f-bf07-57a83442c415","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018","number","16","year","2018","published_date","2018-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemakaman
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2018/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak; Bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 \n Materi Pokok: Hak dan Kewajban dalam Pemakaman, Lokasi Tempat Pemakaman, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman, Tempat Pemakaman Fasilits Perumahan, Ketentuan Penyidikan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018. \n Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan : 3 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah perlunya menjamin hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan permukiman. Tujuannya adalah memberikan pedoman pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman. \n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Hak dan Kewajiban:** Setiap orang yang meninggal berhak dimakamkan sesuai agama/kepercayaan. Pemerintah Daerah wajib mengurus pemakaman orang terlantar.\n2. **Lokasi Pemakaman:** Lokasi TPU ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rencana tata ruang. TPBU dan krematorium harus mendapat izin Bupati.\n3. **Pengelolaan dan Pemanfaatan:** TPU milik Pemerintah Daerah dikelola oleh OPD terkait. TPU milik Desa dikelola Pemerintah Desa. TPBU dikelola badan/badan hukum/yayasan dengan izin Bupati dan dilarang bersifat komersial.\n4. **Tempat Pemakaman Fasilitas Perumahan:** Pengembang perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman sebagai fasilitas penunjang sosial, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah.","transitional_provisions","1. Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik badan dan/atau badan hukum/yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum mendapatkan izin dari Bupati, wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 16 OF 2018
CONCERNING
FUNERAL ARRANGEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Government is obliged to guarantee the protection,\npromotion, enforcement and fulfillment of Human Rights,\nincluding the right of everyone to be buried\ndecently
that in line with the increasing population and\ngrowth of residential area and settlement, space must be provided\nfor cemeteries based on\nthe interests of religious, and socio-cultural aspects and\npaying attention to the principles of land use and utilization;
that based on the considerations as intended\nin letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation\nconcerning the Implementation of Funerals;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0f79845-617d-497f-bf07-57a83442c415","actionData","errors"]