[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0f6a917-c175-4f57-b466-a59f5241ccf0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-06-04","effective_date","2025-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0f01853a-dc09-47a6-a9a9-7aae87cb5756","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia","short_name","Permenham","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Kementerian Hak Asasi Manusia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJA SAMA - KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia NO. 3, BN 2025 (398) : 7 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia TENTANG Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Kerja sama merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan dalam menggapai tujuan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan mitra kerja sama. Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia maka diperlukan kebijakan penataan kerja sama. Untuk penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia diperlukan pengaturan mengenai pola kerja sama yang menjadi standar dan pedoman serta memberikan kerangka hukum yang jelas. \n Dasar Hukum Permenham ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 156 Tahun 2024, dan Permenham No. 1 Tahun 2024. \n Dalam Permenham ini mengatur tentang kerja sama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kementerian dengan mitra Kerja Sama dalam mencapai tujuan bersama. Kerja Sama tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro dan dapat dilaksanakan dengan mitra dari dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama ini meliputi kerja sama pusat yang masih dalam lingkup teknis yang ditangani oleh dan kerja sama daerah Pimpinan UKE I atau Kepala Kantor Wilayah dan Kerja Sama daerah yang dilaksanakan berdasarkan penyusunan bahan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi Kerja Sama dari Kepala Biro. Hal ini bertujuan agar penyusunan rencana, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia memliki standar dan pedoman mengenai pola kerja serta memberikan kerangka hukum yang jelas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2025. \n Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang kerja sama di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama dan untuk penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan standar dan pedoman serta kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kerja sama dituangkan dalam Naskah Kerja Sama dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain.
Pihak yang terlibat dalam kerja sama terdiri atas Pemrakarsa (UKE I atau unit kerja di tingkat Kantor Wilayah) dan mitra Kerja Sama (lembaga negara, lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah negara asing, organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan asing, dan/atau pihak atau mitra lainnya).
Kerja sama dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
Kerja sama dapat dilaksanakan dengan mitra dari dalam negeri dan luar negeri, namun kerja sama dengan mitra dari luar negeri hanya dapat dibuat oleh Kementerian melalui Sekretariat Jenderal.
Tahapan kerja sama meliputi perencanaan, penyusunan naskah, dan penandatanganan.
Perencanaan kerja sama dilakukan melalui usulan rencana Kerja Sama oleh Pemrakarsa yang paling sedikit memuat urgensi, ruang lingkup, jangka waktu, dan identitas Mitra Kerja sama.
Penyusunan Naskah Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penyelarasan usulan rencana Kerja Sama dan paling sedikit memuat judul, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, pendanaan, jangka waktu, serta pemantauan dan evaluasi.
Penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh Menteri, Sekretaris Jenderal, atau Pimpinan UKE I untuk Kerja Sama pusat, dan Kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama daerah.
Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan melalui Sistem Aplikasi Elektronik.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan, dan menghasilkan laporan yang menjadi dasar rekomendasi terhadap perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Kerja Sama.

","transitional_provisions","1. Dalam hal layanan Sistem Aplikasi Elektronik belum tersedia, laporan pelaksanaan Kerja Sama disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2025
on
COOPERATION
WITHIN THE MINISTRY OF HUMAN RIGHTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that cooperation is one of the efforts that can be used to achieve goals based on agreements between the Ministry of Human Rights and cooperation partners;
that in order to realize orderly administration in the implementation of cooperation within the Ministry of Human Rights, a cooperation structuring policy is needed;
that for the preparation of coordination, preparation of plans, and monitoring and evaluation of the implementation of cooperation within the Ministry of Human Rights, it is necessary to regulate cooperation patterns that become standards and guidelines and provide a clear legal framework;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0f6a917-c175-4f57-b466-a59f5241ccf0","actionData","errors"]