[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0e428a3-9b40-4c94-9dd5-5b40586b54f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan","place_of_enactment","SoE","theme","Pemakaman dan Pengabuan Jenazah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987 \n Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Jenis, Perencanaan, Perolehan,dan Lokasi; III. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; IV. Pemanfaatan Prasarana dann Sarana Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; V. Data dan Informasi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; VI. Perizinan; VII. Pengangkutan, Pengawalan, Pemindahan, dan Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah; VIII. Pelaporan; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Ketentuan Lain-Lain; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 1980 tentang Lokasi Kuburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1980 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemakaman dan pengabuan jenazah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, serta untuk mengatasi permasalahan terkait lokasi pemakaman yang sudah melebihi kapasitas dan penataan yang belum optimal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi jenis tempat pemakaman (TPU, TPBU, TPK), perencanaan pemakaman, perolehan lahan pemakaman (melalui pengadaan tanah, hibah, atau wakaf), dan penetapan lokasi pemakaman oleh Bupati dengan mempertimbangkan nilai agama, sosial, budaya, RTRW, rencana induk pemakaman, dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait. Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan pemakaman oleh Perangkat Daerah, masyarakat, badan sosial, dan badan keagamaan, serta pengambilalihan lokasi pemakaman yang terlantar oleh Bupati.

Selain itu, diatur pula mengenai pembagian blok dan perpetakan tanah makam berdasarkan keyakinan agama, bentuk bangunan makam, ukuran petak tanah makam, pelayanan pemakaman (penyediaan prasarana dan sarana, bimbingan, penggalian makam, angkutan jenazah, dll.), pemeliharaan tempat pemakaman, penyelenggaraan pemakaman jenazah (persyaratan administrasi, waktu pemakaman, penundaan waktu pemakaman), pengabuan jenazah, larangan-larangan terkait pemakaman, pemanfaatan prasarana dan sarana pemakaman, data dan informasi pemakaman, perizinan (izin operasional dan izin penggunaan petak makam), pengangkutan, pengawalan, pemindahan, dan penggalian jenazah atau kerangka jenazah, serta pelaporan kegiatan pemakaman dan pengabuan jenazah.

","transitional_provisions","1. Setiap orang yang melakukan jasa pelayanan Pemakaman Umum dan/atau pengabuan Jenazah wajib memiliki izin operasional paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, atau daya paksa polisional.\n2. Pengurus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.\n3. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, atau pemindahan makam.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi; dan/atau pembongkaran makam.\n5. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, atau daya paksa polisional.\n6. Pengelola jasa Pemakaman yang tidak memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, penutupan usaha, atau daya paksa polisional.\n7. Setiap orang yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, penutupan usaha, atau daya paksa polisional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH CENTRAL TIMOR
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
FUNERAL AND CREMATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH CENTRAL TIMOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1) and Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1987 concerning the Provision and Use of Land for Cemetery Purposes, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Funerals and Cremation; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1958 Number 122,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0e428a3-9b40-4c94-9dd5-5b40586b54f9","actionData","errors"]