For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Tentang Pencarian Dan Pertolongan ( Search And Rescue) Pada Kecelakaan Pesawat Udara

Also known as: Permenhub 10/2023 · Permenhub No. 10 Tahun 2023 · Permenhub Nomor 10 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:24 Maret 2023Publication Date:16 Maret 2023
Transportasi Darat, Laut & Udara

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Tentang Pencarian Dan Pertolongan ( Search And Rescue) Pada Kecelakaan Pesawat Udara
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date24 Maret 2023
Publication Date16 Maret 2023
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkait pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya ketentuan nasional dan internasional dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan dan pengawasan operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara. Penyelenggara operasi pencarian dan pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang ini. Kegiatan yang diatur meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi manusia. Penyelenggaraan operasi harus memenuhi ketentuan organisasi, kerja sama, tindakan persiapan, prosedur operasi, kendali mutu, dan sistem penyimpanan dokumen. Penyelenggara operasi wajib melaksanakan operasi sesuai peraturan, menyusun dokumen kerja, melakukan pengawasan internal, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. Pengawasan dilakukan melalui audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan oleh Direktur Jenderal.

(-)

(-)