[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0dcd846-b0ec-4b83-9bdf-81aa57731802","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN\r\nDAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN\r\nDAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, jdih.sulselprov.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN\r\nDAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan Negara, perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien; \r\nb. bahwa untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diperlukan peran Pemerintah Daerah; \r\nc. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); \r\n 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);\r\n 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); \n BAB I: KETENTUAN UMUM \r\nBAB II: ANTISIPASI DINI\r\nBAB III: DETEKSI DINI\r\nBAB VI: PENCEGAHAN\r\nBAB V: PEMBERANTASAN\r\nBAB VI: PENANGANAN\r\nBAB VII: REHABILITASI\r\nBAB VIII: TIM TERPADU\r\nBAB IX: SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA\r\nBAB X: KERJA SAMA\r\nBAB XI: PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT\r\nBAB XII: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN \r\nBAB XIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB XIV: SISTEM DANA DAN INFORMASI \r\nBAB XV: PENGHARGAAN\r\nBAB XVI: PENDANAAN\r\nBAB XVII: SANKSI ADMINISTRASI \r\nBAB XVIII: KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022. \n - \n - \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Sulawesi Selatan dari penyalahgunaan narkotika. Latar belakangnya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang mengancam sumber daya manusia dan kehidupan bangsa, serta untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui peran pemerintah daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Antisipasi Dini: Meliputi pemberian informasi, koordinasi dengan instansi terkait, kerjasama dengan berbagai lembaga, pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan masyarakat, serta tes urine.
Deteksi Dini: Melalui tes urine dan pelibatan masyarakat.
Pencegahan: Melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas, pembentukan wilayah bersih narkoba, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberantasan: Pemerintah daerah membantu upaya pemberantasan narkoba.
Penanganan dan Rehabilitasi: Pemerintah daerah menyediakan layanan rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Pembentukan Tim Terpadu: Untuk koordinasi dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sarana dan prasarana, kerjasama, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, dan pendanaan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha, rumah sakit, lembaga rehabilitasi, dan satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tertentu dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
NUMBER 5 OF 2022
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE
AND ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering :

that to protect the Public from Narcotics Abuse and Illicit Trafficking which is very dangerous for the development of human resources and threatens the life of the nation and State, it is necessary to carry out Prevention and Eradication efforts in a systematic, structured, effective, and efficient manner;
that to support the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking, the role of the Regional Government is needed;
that in order to implement the provisions of Article 3 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019 on Facilitation of Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0dcd846-b0ec-4b83-9bdf-81aa57731802","actionData","errors"]