[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0d03c00-4ae8-4e40-983c-8250408664c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-08-21","effective_date","2017-08-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARIWISATA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No 8/ 2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan, dipandang perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan;\r\nb. bahwa wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki daerah tujuan wisata yang perlu terus dibangun dan dikembangkan sehingga mampu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032; \n 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;\r\n4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;\r\n15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027;\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025; \n Peraturan Daerah (Perda) ini berisi tentang :\r\n- Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda.\r\n- Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.\r\n- Pembangunan Destinasi Pariwisata.\r\n- Pembangunan Pemasaran Pariwisata.\r\n- Pembangunan Industri Pariwisata.\r\n- Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.\r\n- Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan.\r\n- Kerja Sama\r\n- Pengawasan dan Pengendalian.\r\n- Ketentuan Peralihan.\r\n- Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017. \n 50 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (RIPPARKAB).

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyusunan RIPPARKAB bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat, dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Wonosobo.

Ketentuan Substansial:

Pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
RIPPARKAB memuat asas, visi, misi, tujuan, prinsip, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.
Asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan religiusitas.
Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah terwujudnya pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan.
Misi pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat; mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjujung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata; mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing.
Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten terdiri atas meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah; mengkomunikasikan citra pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, beretika dan berbudaya untuk meningkatkan apresiasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan; mewujudkan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten terdiri atas menjujung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan desa yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; mematuhi kode etik keparisiwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan;dan memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah peningkatan jumlah kontribusi sektor Pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah; jumlah kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB; jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara; jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara; rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara; rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara; jumlah bidang ekonomi kreatif; prosentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi; prosentase orang kreatif yang menjadi wirausaha; prosentase produk kreatif yang terfasilitasi dalam pameran.
Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan; tata kelola yang baik; secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan mendorong kemitraan sektor publik, privat dan akademisi.

","transitional_provisions","1. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan yang terkait dengan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Semua perjanjian kerjasama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Kab. Wonosobo No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/324238/perda-kab-wonosobo-no-7-tahun-2025","9f115e8d-e8bd-446d-b4c2-16b51596d68e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOSOBO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
ON
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
WONOSOBO REGENCY 2017-2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the development of tourism that is beautiful, comfortable, dignified and sustainable, it is deemed necessary to prepare a tourism development planning document;
that the Wonosobo Regency area has tourism destination that needs to be continuously developed so that it can contribute to improving the welfare of the community;
that based on the considerations in letters a and b and to implement the provisions of Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Master Plan for Tourism Development of Wonosobo Regency for 2017-2032;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0d03c00-4ae8-4e40-983c-8250408664c0","actionData","errors"]