[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0cfbb49-c48f-46b1-9e1a-9d44c4dbc7bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2002","number","10","year","2002","published_date","2002-08-07","effective_date","2002-08-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN PIHAK KETIGA - penerimaan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2002/No. 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa daJaro rangka otonomi Daerah dan pelaksaoseo \r\npembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, pcran serta \r\ndan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari Pihak Ketiga \r\ndalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga yang merupakan salab \r\nsatu potensi Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu \r\nmengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu \r\nmenyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pener imaan \r\nSumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; \r\n \n Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; PP No 105 Tahun 2000; Permendagri No 8 tahun 1978; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2002; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan penerimaan sumbangan, ketentuan persetujuan, pelaksanaan, sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2002. \n 7 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2002 mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan prakarsa, peran serta, dan pengerahan dana dari pihak ketiga sebagai potensi pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau pemberian lain yang dipersamakan tanpa ikatan apapun.
Penerimaan sumbangan dengan nilai nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus memperoleh persetujuan dari DPRD. Sumbangan berbentuk barang dinilai oleh Tim Penaksir yang dibentuk oleh Walikota.
Penerimaan sumbangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah dan dicantumkan dalam APBD. Sumbangan berupa barang dicatat dalam Daftar Inventaris Daerah.
Sumbangan harus dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan daerah, dan menjadi kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MEGELANG CITY
REGIONAL REGULATION OF MAGELANG CITY
NUMBER 10 OF 2002
CONCERNING
RECEIPT OF THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in the context of regional autonomy and the implementation of regional development, it is necessary to increase initiatives, participation, and mobilization of funds other than from the Government, also from Third Parties in the form of contributions from Third Parties which are one of the potentials of Local Revenue, therefore it is deemed necessary to regulate the Receipt of Third Party Contributions to the Region;
that to implement the above intentions, it is necessary to prepare and stipulate a Regional Regulation regarding the Receipt of Third Party Contributions to the Region;

In view of :

Law Number 17 of 1950 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0cfbb49-c48f-46b1-9e1a-9d44c4dbc7bd","actionData","errors"]