[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0c80934-9f51-4f11-8dc4-fbbd6dd4afb8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Lubuklinggau perlu disesuaikan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Daerah \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 \n Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Objek Dan Golongan Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Tata Cara Pemungutan Pembayaran, Insentif Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administratif, Penyidikan Dan Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Ketentuan mengenai Tata cara penggunaan tera/tera ulang, Struktur dan besarnya tarif retribusi tera/tera ulang pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha, Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi, Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota \n 42 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Gangguan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 01)\n2. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 07)\n3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 08)\n4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 09)\n5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pengusahaan dan Retribusi Atas Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 08)\n6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 09)\n7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 13)\n8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 3)\n9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah tentang retribusi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi, termasuk Retribusi Jasa Umum (pelayanan kesehatan, parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengendalian menara telekomunikasi, pelayanan tera/tera ulang), Retribusi Jasa Usaha (penginapan/pesanggrahan/villa, tempat rekreasi dan olahraga, terminal, rumah potong hewan, penjualan produksi usaha daerah), dan Retribusi Perizinan Tertentu (izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan).

Ketentuan substansial meliputi:

Objek dan subjek retribusi untuk setiap jenis retribusi.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk setiap jenis retribusi.
Wilayah pemungutan retribusi.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi.
Insentif pemungutan retribusi.
Tata cara penagihan retribusi.
Pengapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
Pemanfaatan penerimaan retribusi.
Prosedur pengajuan keberatan atas SKRD.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, serta ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap peraturan retribusi daerah.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan daerah tentang retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277565/perda-kota-lubuk-linggau-no-12-tahun-2023","0585c2bb-54fb-4f82-9e69-f6764791641b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112,116],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PERDA Kota Lubuk Linggau No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/196713/perda-kota-lubuk-linggau-no-4-tahun-2021","ffce60cb-0db7-4fa4-a109-9c525cd815c4",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PERDA Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/124607/perda-kota-lubuk-linggau-no-6-tahun-2019","f02e3f40-bbe6-4857-b582-f0a5f89a2ec0",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/125678/perda-kota-lubuk-linggau-no-12-tahun-2019","da385d71-c36e-4efc-a787-fc1f4ed049de","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUBUKLINGGAU CITY
NUMBER 11 OF 2011
ABOUT
REGIONAL FEES/CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LUBUKLINGGAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional fees/charges are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees/Charges, the regional regulations governing regional fees/charges in Lubuklinggau City need to be adjusted;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Lubuklinggau City concerning Regional Fees/Charges;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0c80934-9f51-4f11-8dc4-fbbd6dd4afb8","actionData","errors"]