[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0c763a4-6dd7-45fd-a5a3-0d65b42f25c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021","number","10","year","2021","published_date","2021-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

informasi dan komunikasi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2021/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif guna memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau masyarakat, hak masyarakat atas akses informasi publik harus dijamin perlindungan dan kebebasannya; bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Pemerintahan daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 \n Materi pokok : Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggaraan Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Sistem Keamanan Informasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021. \n Jumlah Halaman : 12 HLM; Penjelasan : 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif. Latar belakangnya adalah perlunya pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait TIK, termasuk perencanaan, standardisasi, pembangunan, pendayagunaan, serta monitoring dan evaluasi TIK. Kewenangan pengelolaan TIK berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Peraturan ini juga mengatur tentang integrasi data, komunikasi data, integrasi infrastruktur, dan integrasi aplikasi. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Pemerintah Daerah juga melaksanakan sistem keamanan informasi. Pendanaan untuk pengelolaan dan pemanfaatan TIK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Rencana Pengembangan TIK yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 10 OF 2021
CONCERNING
MANAGEMENT AND UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA CITY,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to organize transparent, accountable, effective, efficient and participatory regional governance to provide fast, precise and affordable public services to the community, the public's right to access public information must be guaranteed protection and freedom;
that in order to realize good Governance, the regional government needs to utilize information technology to support improving the quality of services to the community;
that in order to further implement the provisions of Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 3 of 2019 concerning Management and Utilization of Information

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0c763a4-6dd7-45fd-a5a3-0d65b42f25c2","actionData","errors"]