For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Also known as: Peraturan LKPP 9/2018 · Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 · Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:8 Juni 2018Publication Date:8 Juni 2018
Standar & Pedoman TeknisPengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Information

TypePeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ThemePedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
LocationLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Effective Date08 Juni 2018
Publication Date08 Juni 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Oleh karena itu, jawabannya adalah: (-)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi pelaku pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Ketentuan substansial mencakup: 1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa: Meliputi penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak. 2. Persiapan Pemilihan Penyedia: Meliputi penetapan metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan. 3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia: Dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. 4. Pelaksanaan Kontrak: Dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. 5. Serah Terima Hasil Pekerjaan: Dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan kontrak.

(-)

(-)