[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0b7ac03-58ba-48ac-ac8b-20a46150a3d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan koperasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan badan usaha dan gerakan\r\nekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran\r\nstrategis dalam meningkatkan perekonomian daerah,\r\nmenopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan\r\nmeningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Kediri;\r\nb. bahwa untuk memenuhi aspirasidan kebutuhan ekonomi\r\nKoperasi sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri,\r\ndan tangguh dalam menghadapi perkembanganekonomi\r\nnasional dan global yang semakin dinamis dan penuh\r\ntantangan;\r\nc. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan\r\nPemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan\r\nperlindungan koperasi, Peraturan Daerah Kota Kediri\r\nNomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi,\r\nUsaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai\r\ndengan kondisi saat ini, maka perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan\r\nPerlindungan Koperasi; \n Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang\r\nPerkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3502 );\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas\r\nJasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5253); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang\r\nPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan\r\nPerubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang\r\nPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor\r\n19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3591);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang\r\nKemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3718);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang\r\nModal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang\r\nPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara\r\nElektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6215);\r\n12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang\r\nKelembagaan Koperasi;\r\n13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang\r\nUsaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha\r\nKecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017;\r\n14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 tentang\r\nPengawasan Koperasi;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\n16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang\r\nPendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;\r\n17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan\r\nMenengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan\r\ndan Pembinaan Perkoperasian; \n Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan dan perlindungan koperasi . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; landasan dan asas; maksud dan tujuan; ruang lingkup; prinsip koperasi; perangkat organisasi; jenis usaha koperasi; tahapan usaha koperasi; dewan kopesari indonesia daerah; pengawasan; pelaksanaan pengawasan; pemberdayaan dan perlindungan koperasi; nomor induk koperasi; larangan; sanksi andinistrasi; ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019. \n jumlah 28 halaman + penjelasan 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran koperasi secara berkelanjutan. Pemberdayaan koperasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitasi akses sumber daya ekonomi dan pemasaran, pembinaan kelembagaan dan manajemen, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, serta pembiayaan dan penjaminan. Pemerintah Daerah berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan bimbingan, kemudahan, kemitraan, dan perlindungan kepada koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Peraturan ini juga mengatur tentang Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pembinaan koperasi. Pengawasan koperasi meliputi aspek penerapan kepatuhan, kelembagaan, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi. Selain itu, diatur pula mengenai Nomor Induk Koperasi yang diberikan dalam bentuk sertifikat untuk menertibkan kegiatan usaha koperasi dan memudahkan pelayanan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi.","transitional_provisions","1. Izin usaha Koperasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 61 dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha koperasi, dan pencabutan izin usaha koperasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KEDIRI
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 6 OF 2019
ON
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives are business entities and people's economic movements that have a strategic position and role in improving the regional economy, supporting the economic resilience of the community, and improving the welfare of the people in Kediri City;
that to fulfill the aspirations and economic needs of Cooperatives so that they grow to be strong, healthy, independent, and resilient in facing increasingly dynamic and challenging national and global economic developments;
that in order to carry out the authority of the Regional Government in empowering and protecting cooperatives, Kediri City Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning Empowerment of Cooperatives, Micro,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0b7ac03-58ba-48ac-ac8b-20a46150a3d2","actionData","errors"]