[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0b0357b-e7fa-4a1c-9f49-a9be92e61381","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seluma","place_of_enactment","Pasar Tais","theme","Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata cara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah \n Dasar Peraturan daerah ini adalah: UUD 1945; UU No. 28 Th. 1974; UU No. 28 Th. 1999; UU No.31 Th. 1999; UU No. 3 Th. 2003; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 1974; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 60 Th. 2008; PP No. 53 Th. 2010; Permendagri No. 5 Th. 1997; Perda Kab. Seluma No. 3 Th. 2009 dan Perda Kab. Seluma No. 4 Th. 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi :\r\na. Subjek dan Objek;\r\nb. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;\r\nc. Majelis Pertimbangan;\r\nd. Penyelesaian Kerugian Daerah;\r\ne. Kedaluwarsa;\r\nf. Penghapusan dan Penghentian; \r\ng. Penyetoran;\r\nh. Pelaporan;\r\ni. Sanksi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013. \n 72 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah. Latar belakangnya adalah upaya penyelesaian kerugian daerah akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, dan pihak manapun.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan efektif dalam proses penuntutan dan penggantian kerugian daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan terkait lainnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek kerugian daerah meliputi uang, barang (termasuk yang diasuransikan), dan surat berharga.
Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan pelaku (bendahara, pegawai bukan bendahara, pihak manapun) dan sebab (perbuatan manusia, kejadian alam).
Proses penyelesaian kerugian daerah meliputi informasi, pelaporan, pemeriksaan, pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR, dan upaya penyelesaian (damai, biasa, pencatatan, cara lain).
Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian daerah.
Pengaturan mengenai kedaluwarsa, penghapusan, dan penghentian kewajiban membayar ganti rugi.
Kewajiban penyetoran ganti rugi ke Kas Umum Daerah.
Kewajiban pelaporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

","transitional_provisions","1. Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan/kerugian daerah dari pejabat Inspektorat Kabupaten Seluma dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a angka (1), angka (2) dan angka (3) Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELUMA
REGIONAL REGULATION OF SELUMA REGENCY
NUMBER 6
YEAR 2013
ABOUT
PROCEDURES FOR TREASURY CLAIMS AND
REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELUMA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in an effort to resolve regional losses as a result of negligence and unlawful acts committed by the Treasurer, non-Treasurer employees, other officials and any party; \n that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Procedures for Treasury Claims and Regional Loss Compensation Claims; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1995 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Employment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 55, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0b0357b-e7fa-4a1c-9f49-a9be92e61381","actionData","errors"]