[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0acbd9c-c2f8-428f-9a52-3832a5871869","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN – PERMUSYAWARATAN - DESA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2022 No. 2, TLD. 106
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, keanggotaan BPD, Pemberhentian Anggota BPD, pengisian anggota BPD antarwaktu, kelembagaan BPK yang meliputi pimpinan dan bidang. Selain itu juga mengatur fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban, wewenang dan larangan Anggota BPD, musyawarah, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022. \n 1.\tPeraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; \r\n2.\tPeraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;\r\n3.\tPeraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;\r\n4.\tPeraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;\r\n5.\tPeraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa.\r\nDicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 25 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33)\n2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52)\n3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 59)\n4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 41)\n5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 33)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perlunya mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi di tingkat desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya (Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006) agar sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Keanggotaan BPD**: Mengatur tentang jumlah anggota BPD yang ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.\n2. **Persyaratan dan Pengisian Keanggotaan BPD**: Menetapkan persyaratan calon anggota BPD, mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, serta proses peresmian dan pelantikan anggota BPD.\n3. **Pemberhentian Anggota BPD**: Mengatur kondisi dan mekanisme pemberhentian anggota BPD, termasuk pemberhentian karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.\n4. **Pengisian Anggota BPD Antarwaktu**: Menetapkan prosedur pengisian anggota BPD yang berhenti antarwaktu.\n5. **Kelembagaan BPD**: Mengatur struktur kelembagaan BPD yang terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa).\n6. **Fungsi dan Tugas BPD**: Menetapkan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas BPD meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.\n7. **Hak, Kewajiban, Wewenang, dan Larangan Anggota BPD**: Menetapkan hak anggota BPD (mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapatkan tunjangan), kewajiban anggota BPD (memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mendahulukan kepentingan umum), wewenang BPD (mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa), dan larangan bagi anggota BPD (merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, merangkap jabatan).\n8. **Musyawarah**: Mengatur tentang Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan dan permusyawaratan yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.\n9. **Peraturan Tata Tertib BPD**: Mengatur penyusunan peraturan tata tertib BPD yang memuat ketentuan mengenai keanggotaan, kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, waktu musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana, dan pembuatan berita acara musyawarah BPD.\n10. **Pembinaan dan Pengawasan**: Menetapkan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\n11. **Pendanaan**: Mengatur sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD yang berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan Anggota BPD yang masih menjabat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sampai selesai masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Village Representative Body;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment of Bangka Belitung Islands Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 217, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4033);
Law Number 5 of 2003 concerning the Establishment of South Bangka Regency, Central Bangka

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0acbd9c-c2f8-428f-9a52-3832a5871869","actionData","errors"]