[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0a58f3a-ffdc-46c5-b56e-74162d484ef8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2003","number","7","year","2003","published_date","2003-05-12","effective_date","2003-05-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - kearsipan - di - lingkungan - pemerintah - kabuoaten - tasikmalaya
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2003 No 12 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan khususnya di Kab. Tasikmalaya untuk mencapai maksud tersebut di atas maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 87 Tahun 1999; PP. No. 88 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelengaraan Kearsipan, Ruang Lingkup Pengelola Kearsipan, Penyelamatan Dan Pelestarian Arsip, Kepegawaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2003. \n 7 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bupati berkewajiban membentuk lembaga kearsipan, mengangkat tenaga pengelola kearsipan, menyelenggarakan pendidikan kearsipan, menyediakan prasarana dan sarana kearsipan, menyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipan, menetapkan dan melaksanakan sistem kearsipan yang serasi dan terpadu, menetapkan Jadwal Retensi Arsip, melakukan penelitian dan pengembangan kearsipan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan, serta melakukan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kearsipan.

Setiap instansi wajib menyelenggarakan kearsipan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Arsip dikelompokkan menjadi arsip dinamis (aktif dan inaktif) dan arsip statis. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan statis, pemeliharaan prasarana dan sarana, pemberdayaan arsip, penegakan hukum, penelitian dan pengembangan, serta pemasyarakatan kearsipan. Pengelolaan arsip aktif dilaksanakan oleh unit pengolah, sedangkan arsip inaktif dikelola oleh unit kearsipan instansi dan lembaga kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan pada BUMD dilaksanakan sesuai peraturan kearsipan yang berlaku bagi instansi pemerintah dan peraturan khusus tentang Dokumen Perusahaan. Penyelamatan dan pelestarian arsip dilakukan untuk memelihara bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan.

Pegawai yang menangani kearsipan terdiri dari pejabat fungsional arsiparis dan non-arsiparis. Lembaga Kearsipan melaksanakan pembinaan kearsipan kepada semua instansi dan unit kerja. Pengawasan pelaksanaan kearsipan dilaksanakan oleh instansi fungsional pengawas.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Arsiparis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat menduduki jabatan fungsional tersebut.","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau rusaknya arsip yang masih bernilai guna sehingga dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan namun tidak mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Barang siapa yang sengaja memiliki dan menyimpan arsip tanpa hak dan tidak segera menyerahkan arsip tersebut kepada pemerintah, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Barang siapa memberitahukan hal-hal tentang isi naskah yang sepatutnya harus dirahasiakan kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2003
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ARCHIVAL AFFAIRS WITHIN THE GOVERNMENT
OF TASIKMALAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of the implementation of government, especially in Tasikmalaya Regency, archival has a very important role to ensure the safety of national accountability materials regarding the planning, implementation and administration of national life and to provide accountability materials for government activities;
that in order to achieve the above objectives, it is necessary to establish provisions governing the authority and responsibility for managing government archival in Tasikmalaya Regency;
that based on the considerations in letters a and b above, the regulation and stipulation need to be stated in the Regional Regulation of Tasikmalaya

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0a58f3a-ffdc-46c5-b56e-74162d484ef8","actionData","errors"]