[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e08112d0-9ab3-4182-a5f4-a9e98933f4d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2006","number","20","year","2006","published_date","2006-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-pengelolaan-usaha-pariwisata
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2006/No.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan\r\nkepariwisataan yang semul a menjadi wewenang Pemerintah\r\ndan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Kabupaten;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan pembinaan urusan\r\nkepariwisataan serta dalam rangka penggalian pendapatan\r\nDaerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor\r\n18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nsebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34\r\nTahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang\r\nNomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, maka pengaturan bidang pengelolaan Usaha\r\nPariwisata perlu diadakan penyesuaian;\r\nc. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nKaranganyar Nomor 7 Tahun 1990. \n Retribusi atas izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan yang bertujuan\r\nmenyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan\r\nobyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha yang lain yang\r\nterkait di bidang tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006. \n Mencabut :\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun\r\n1988 tentang Izin Usaha Rumah Makan beserta perubahannya;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun\r\n1994 tentang Usaha salon Kecantikan;\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002 tentang\r\nRetribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum\r\nLainnya Pasal 11 ayat (1) huruf C angka 10 sampai dengan angka 12 dan\r\nseluruh huruf D. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Rumah Makan beserta perubahannya;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya Pasal 11 ayat (1) huruf C angka 10 sampai dengan angka 12 dan seluruh huruf D.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah pengalihan wewenang urusan kepariwisataan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten, serta perlunya penyesuaian pengaturan bidang pengelolaan Usaha Pariwisata untuk pembinaan dan penggalian pendapatan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penggolongan usaha pariwisata ke dalam usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata.\n2. Jenis-jenis usaha yang termasuk dalam masing-masing golongan tersebut, seperti usaha penginapan remaja, hotel, biro perjalanan wisata, objek wisata alam, rekreasi dan hiburan umum, dan lain-lain.\n3. Penetapan Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dan Balik Nama Izin.\n4. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dan Balik Nama Izin.\n5. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk berbagai jenis usaha pariwisata, termasuk biaya izin dan balik nama izin.\n6. Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah Kabupaten Karanganyar.\n7. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua Usaha Kepariwisataan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan serupa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KARANGANYAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 20 YEAR 2006
CONCERNING
LEVY FOR TOURISM BUSINESS MANAGEMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the affairs of tourism which were originally the authority of the Central Government and the Provincial Government have become the authority of the Regency;
that in order to carry out the development of tourism affairs and in order to explore regional income as regulated in Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies as amended by Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the regulation of the field of Tourism Business management needs to be adjusted;
that for this purpose, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e08112d0-9ab3-4182-a5f4-a9e98933f4d6","actionData","errors"]